Buranga, Ketika Alat Berat Lebih Berkuasa daripada Hukum

Tajuk editorial - Belum kering tanah makam korban Gunung Nasalane, mesin-mesin pengeruk maut kembali menderu—kali ini di Buranga, tepat di bawah hidung Polres Parigi Moutong.

Jarak geografis yang dekat dengan pusat kekuasaan justru melahirkan paradoks mengerikan: semakin dekat dengan aparat, semakin berani tambang ilegal beroperasi.

Ini bukan lagi soal lemahnya pengawasan. Ini soal pembiaran sistematis yang kini mengancam menelan korban baru.

Tragedi Nasalane seharusnya cukup. Nyawa melayang, keluarga berduka, janji-janji ditabur. Namun pola yang sama kini terulang di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo—sebuah lokasi yang secara geografis mustahil luput dari radar keamanan.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) beroperasi dengan intensitas tinggi, alat berat bergemuruh, tebing rapuh menjulang di atas kepala pekerja. Semua elemen bencana sudah terpasang rapi, menunggu hujan deras sebagai pemicu.

Yang mengganjal bukan sekadar keberadaan tambang ilegal—itu sudah menjadi penyakit kronis di republik ini. Yang menampar akal sehat adalah kedekatan geografisnya dengan Markas Komando Polres Parigi Moutong.

Puluhan kilometer. Bukan ratusan. Bukan ribuan. Jika jarak sedekat ini masih memungkinkan ekskaktor-ekskaktor raksasa beroperasi tanpa hambatan, pertanyaannya bukan lagi "kenapa tidak tahu", melainkan "kenapa tidak mau tahu"?

• Sejarah yang Terus Mengulangi Diri

Buranga bukan pemain baru dalam narasi kelam PETI Parigi Moutong. Beberapa tahun silam, longsoran tambang pernah terjadi di lokasi yang sama. Kini, dengan nyawa Nasalane sebagai pelajaran terdekat, aktivitas serupa justru meningkat tajam.

Lubang-lubang menganga tanpa sistem penyangga. Tebing vertikal tanpa standar keselamatan. Para pekerja—kebanyakan dari kalangan ekonomi lemah—menjadi tumbal dalam permainan untung-rugi yang sangat timpang: emas untuk segelintir orang, kubur untuk yang lain.

Pola ini mencerminkan sesat pikir yang mengakar: bencana dianggap sebagai risiko alamiah, bukan produk dari kriminalitas dan pembiaran struktural. Padahal, setiap longsoran di tambang ilegal adalah pembunuhan dengan modus kelalaian. Dan setiap hari operasi PETI dibiarkan berlanjut adalah hitung mundur menuju jenazah berikutnya.

• Keropos di Jantung Penegakan Hukum

Keberadaan PETI Buranga di depan mata otoritas menunjukkan ada yang keropos dalam sistem penegakan hukum di Parigi Moutong. Ini bukan urusan personel yang kurang atau anggaran yang minim—ini urusan kehendak politik dan integritas institusional.

Masyarakat setempat tidak buta. Mereka melihat, mendengar, dan merasakan getaran alat berat setiap hari. Jika warga biasa tahu, mustahil aparat tidak tahu. Jika aparat tahu tapi tidak bertindak, maka kita sedang berhadapan dengan pembiaran yang disengaja.

Dan pembiaran itu, entah karena kompromi ekonomi, tekanan politik, atau ketakutan menghadapi jaringan backing PETI, adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat melindungi warga.

Kedekatan geografis seharusnya menjadi keunggulan operasional, bukan alibi baru ketika korban berjatuhan. Tidak ada alasan logis mengapa tambang ilegal dengan skala masif bisa beroperasi di wilayah yang secara administratif berada dalam radius pengawasan langsung kepolisian.