Buranga, Ketika Alat Berat Lebih Berkuasa daripada Hukum

• Mendesak: Tindakan Sebelum Tanah Longsor

Publik Parigi Moutong tidak meminta hal yang muluk. Mereka hanya ingin hidup tanpa ketakutan bahwa suami, anak, atau tetangga mereka akan dikubur hidup-hidup oleh ambisi segelintir pihak.

Mereka ingin melihat hukum ditegakkan sebelum bencana terjadi, bukan setelahnya—ketika yang bisa dilakukan hanya evakuasi jenazah dan ucapan belasungkawa.

Kepada Polres Parigi Moutong: Operasi penertiban harus segera dilakukan. Segel alat berat, tangkap aktor di balik operasi, bongkar jaringan perlindungan jika ada. Jangan tunggu tanah longsor bicara lebih dulu.

Kepada Pemerintah Daerah: Koordinasi lintas sektor harus dimobilisasi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hingga kecamatan setempat harus bergerak sinkron menghentikan aktivitas ilegal dan memberikan alternatif ekonomi bagi pekerja yang terperangkap dalam lingkaran eksploitasi ini.

Dan kepada masyarakat Buranga: desakan kolektif Anda adalah legitimasi moral yang kuat. Jangan biarkan suara tenggelam di balik gemuruh ekskaktor. Dokumentasikan, laporkan, dan terus bersuara.

• Harga Satu Nyawa Terlalu Mahal

Emas bisa ditambang kapan saja jika memang ada izin, teknologi, dan standar keselamatan yang memadai. Tapi nyawa yang hilang? Tidak ada teknologi yang bisa mengembalikannya. Buranga hari ini adalah Nasalane kemarin, dan bisa jadi kuburan massal besok jika hukum terus berdiam diri.

Kita tidak butuh jenazah baru untuk membuktikan bahwa PETI adalah ancaman nyata. Kita butuh ketegasan sekarang, di sini, sebelum alarm bencana berbunyi dan kita kembali menyaksikan ritual nasional yang melelahkan: berduka, berjanji, lalu lupa.

Buranga tidak boleh menjadi Nasalane berikutnya. Hukum harus lebih cepat dari longsoran. Dan nyawa harus lebih berharga dari emas.

Baca Juga: Tambang Emas Ilegal Diduga Milik Dg Aras di Nasalane Moutong Telan 4 Korban Jiwa