Rombongan Calon Gubernur Papua Dihadang Warga, Diminta Rp 1 Miliar untuk Lewat

Sulawesitoday - Aksi pemalangan jalan kembali mencuat di Papua, kali ini di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Pada Kamis (3/10), rombongan calon gubernur dan wakil gubernur yang tengah melintas dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai dihadang oleh warga. Sekitar 50 orang melakukan pemalangan jalan, menuntut uang permisi sebesar Rp 1 miliar agar rombongan bisa melanjutkan perjalanan mereka.

Tindakan ini memicu perhatian, terutama karena dampaknya terhadap proses Pilkada di Papua yang sedang berlangsung. Pemalangan jalan seperti ini tentu saja mengganggu jalannya kampanye. Jalan merupakan infrastruktur penting dalam memastikan kelancaran komunikasi politik antara kandidat dengan konstituen. Dalam hal ini, tersendatnya perjalanan calon gubernur dapat memengaruhi persepsi publik terhadap stabilitas daerah tersebut.

Baca Juga: Layanan Cepat dan Akurat! Peta Sunan Mempercepat Hak Bersyarat Anak di LPKA Palu

AKBP Achmad Fauzan, Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024, mengonfirmasi insiden ini dan menjelaskan bahwa pihak pengawalan segera melakukan pendekatan persuasif untuk menyelesaikan situasi tanpa konfrontasi. "Anggota pengawalan melakukan negosiasi di lokasi, dan melalui pendekatan persuasif, situasi dapat diatasi tanpa konfrontasi," ujar Fauzan dalam keterangannya pada Sabtu (5/10/2024).

Walaupun situasi berhasil diredam, kejadian ini mengungkapkan betapa rentannya infrastruktur politik di Papua selama masa Pilkada. Tuntutan masyarakat lokal yang merasa memiliki hak atas wilayah mereka seringkali berbenturan dengan agenda pemerintah dan kandidat. Dalam video yang viral di media sosial, seorang pria dengan tegas menyatakan, "Kami mengerti, itu kan jalan umum. Tapi kami yang minta itu uang permisi. Di sini itu kita masuk punya wilayah jadi. Kami yang minta itu Rp 1 miliar."

Keberadaan pemalangan seperti ini bukan hanya mengganggu logistik kampanye, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakpercayaan pada kemampuan pemerintah lokal untuk memastikan keamanan. Di sisi lain, tuntutan semacam ini mengungkapkan ketidakpuasan masyarakat terhadap distribusi kekayaan atau infrastruktur yang dirasa tidak merata. Kejadian ini menyoroti perlunya pendekatan komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan masyarakat adat.

Fauzan menambahkan, "Aksi pemalangan berakhir damai, dan rombongan melanjutkan perjalanan tanpa hambatan." Namun, keberhasilan negosiasi di lapangan tidak selalu berarti masalah ini tuntas sepenuhnya. Pemalangan jalan merupakan isu berulang di wilayah Papua, terutama di daerah-daerah yang merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah pusat.

Dengan Pilkada Papua yang kini memasuki tahap-tahap penting, setiap insiden semacam ini dapat berdampak pada persepsi masyarakat luas. Pendekatan yang persuasif mungkin berhasil dalam jangka pendek, tetapi perlunya dialog yang lebih menyeluruh tentang hak-hak masyarakat lokal menjadi lebih mendesak dari sebelumnya.