Susunan Baru, Arah Baru: Alat Kelengkapan DPRD Parigi Moutong 2024-2029

Sulawesitoday - Perubahan susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Parigi Moutong masa jabatan 2024-2029 menandai dimulainya babak baru dalam dinamika politik dan kebijakan daerah. Dengan pengesahan pimpinan dan anggota alat kelengkapan dalam rapat paripurna pada 4 Oktober 2024, di bawah pimpinan Ketua DPRD, Alfres Masboy Tonggiroh, DPRD kini siap untuk bergerak dengan strategi baru yang diharapkan mampu mengubah arah pemerintahan daerah selama lima tahun mendatang.

Badan Musyawarah (Bamus), yang dipimpin langsung oleh Alfres Masboy, akan memainkan peran kunci dalam menentukan arah kebijakan DPRD. Dengan wakil ketua Sayutin Budianto dan sejumlah anggota lainnya seperti Arpan Sahar, Feiny Mike Kairupan, serta Serli, Bamus diharapkan mampu menciptakan dinamika diskusi yang solid dan berimbang. Bamus merupakan garda terdepan dalam merencanakan program legislasi serta menentukan agenda sidang, yang kemudian akan berdampak langsung pada kebijakan di Kabupaten Parigi Moutong.

Baca Juga: Kemenkumham Sulteng Lantik Pejabat Keuangan, Langkah Penting Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih!

"Susunan baru ini tentu akan memberikan warna tersendiri dalam perjalanan politik kita lima tahun ke depan," ujar Alfres. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan kekompakan antara semua anggota, terutama dalam menyusun regulasi yang tepat sasaran.

Namun, bukan hanya Bamus yang akan membawa perubahan signifikan. Keberadaan komisi-komisi di DPRD juga tak kalah penting. Komisi I yang mengurus bidang pemerintahan, misalnya, diketuai oleh Mohamad Irfain, dengan Salimun Mantjabo sebagai wakil ketua dan Yushar sebagai sekretaris. Fokus mereka akan lebih banyak pada peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan efektif.

Sementara itu, Komisi II yang menangani bidang ekonomi dan keuangan, dipimpin oleh Ahmad Dg Mabela. Tantangan di bidang ekonomi lokal seperti pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien akan menjadi agenda utama komisi ini. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih belum merata, peran komisi ini sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Komisi III, yang bertugas di bidang pembangunan, akan menghadapi tugas berat. Dengan H. Mastullah sebagai ketua dan Faisan sebagai wakil ketua, fokus utama mereka akan pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Mereka harus memastikan proyek-proyek yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik, mulai dari jalan, fasilitas kesehatan, hingga pendidikan.

Di sisi lain, Komisi IV, yang mengurusi kesejahteraan rakyat, diketuai oleh Sutoyo. Bidang ini akan berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Parigi Moutong, terutama dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Dengan dinamika sosial yang kerap berubah, komisi ini diharapkan mampu menjadi penggerak dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), yang dipimpin oleh Ni Wayan Leli Pariani, juga memiliki peran strategis dalam membentuk regulasi yang mendukung pembangunan daerah. Keberhasilan badan ini akan menentukan seberapa baik kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial-politik di Parigi Moutong.

Susunan baru ini tak hanya menyuguhkan perubahan wajah di pucuk pimpinan, tetapi juga mencerminkan adanya harapan baru dari masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh DPRD tentu akan sangat menentukan arah pembangunan Parigi Moutong lima tahun ke depan. Harapan besar tertumpu pada kolaborasi yang erat di antara alat kelengkapan DPRD agar program-program yang direncanakan benar-benar berdampak bagi masyarakat luas.