Gubernur Anwar Hafid Desak Revisi DBH dan Pajak Smelter: Kami Penerima Dampak Bukan Penerima Manfaat

Rapat juga membahas reformasi birokrasi dan nasib honorer, yang menurut Rifqi masih jadi pekerjaan rumah.

Forum semacam ini, ia janjikan, akan berlangsung berkala agar kebijakan pusat benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah.

Bagi Anwar Hafid, momentum ini membuka pintu perjuangan hak daerah di level tertinggi.

“Komisi II itu strategis. Pintu kami di situ—mungkin sudah saatnya dibongkar lagi,” tutupnya, menegaskan harapan agar desentralisasi fiskal tak sekadar retorika, melainkan nyata dirasakan oleh masyarakat penghasil.