Bupati Parimo Perintahkan OPD Tak Serahkan DPA di Luar Jalur Resmi

Sulawesitoday - Gerbang dokumen anggaran kini diawasi ketat. Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, kembali tegaskan larangan bagi OPD untuk serahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanpa melalui mekanisme resmi. Langkah ini seperti peringatan keras yang menyiratkan ada pihak-pihak yang mencoba memintasi prosedur.

Dalam rilis resminya, Sabtu (9/8/2025), Erwin sampaikan bahwa kebijakan ini bukan tanpa alasan. Ia ingin menjaga tertib administrasi. Lalu juga kerahasiaan dokumen daerah.

Yang tak kalah penting, mencegah penyalahgunaan informasi. Hal-hal yang kerap kali jadi pintu masuk penyimpangan.

“DPA adalah dokumen resmi daerah,” tegas Bupati Erwin dengan lugas.

“Tak boleh keluar tanpa mekanisme resmi, siapapun itu yang meminta.” Ia bahkan berikan contoh personal. Ia sebut dirinya sebagai bupati pun tak pernah meminta DPA di luar forum resmi. Sebuah pengakuan yang memperlihatkan konsistensi sikap.

Menurut Erwin, DPA hanya bisa dibuka pada forum yang tepat. Yakni saat rapat evaluasi kinerja. Atau pembahasan visi keuangan daerah. Itu pun sesuai dengan agenda pemerintahan.

Siapa saja yang mencoba melanggar aturan ini, harus siap. Sanksi sudah menunggu sesuai peraturan perundangan.

Tak cuma itu, Bupati Erwin juga peringatkan para kepala OPD. Tolak saja pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk kepentingan lain, terutama soal proyek. Kata Erwin, hal ini menyangkut kredibilitas.

"Jaga kerahasiaan dan kelola dokumen daerah secara profesional," pesannya. "Ini menyangkut kredibilitas pemerintahan kita." Ia ingin semua jajaran OPD jadi profesional. Tidak mudah tergoda.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, ditegaskan Erwin, akan terus berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tanpa mengabaikan keamanan dokumen-dokumen strategis. Komitmen itu kini dijaga dengan ketat.

Baca Juga: Kabidpropam Janji Transparansi Penanganan Oknum Polisi Pengeroyok di Morowali, Terancam Hukuman Ganda