Apa Fungsi Kepala Teknik Tambang yang Jadi Syarat Wajib IPR Sulteng, Gagal Sertifikasi 6 Bulan Harus Cari dari Luar

Nilai proyeksinya cukup menggiurkan bagi daerah. Diperkirakan mencapai Rp 3,8 miliar per tahun. Dana ini nantinya dibagi untuk daerah penghasil sesuai kontribusi masing-masing.

Angka tersebut bukan jumlah kecil. Dengan 174 IPR yang sudah terbit di Sulteng, potensi penerimaan memang signifikan. Pertanyaannya, apakah semua koperasi siap membayar?

Optimisme pemerintah patut diapresiasi. Namun realita di lapangan kerap berbeda. Banyak koperasi tambang rakyat masih berjuang dengan modal terbatas. Beban iuran baru bisa jadi pisau bermata dua.

• Mengapa Aturan Ini Perlu Diperketat?

Latar belakang pengetatan aturan ini sebenarnya logis. Selama bertahun-tahun, pertambangan rakyat kerap dianggap sebelah mata. Standar operasional sering diabaikan. Kecelakaan kerja menjadi konsekuensi yang harus dibayar mahal.

Kerusakan lingkungan pun tak kalah mengkhawatirkan. Bekas galian tambang dibiarkan terbuka begitu saja. Pencemaran air akibat proses pengolahan emas menjadi momok tersendiri bagi masyarakat sekitar.

Dengan adanya kewajiban KTT, pemerintah berharap tata kelola lebih baik. Setiap kegiatan penambangan harus terukur dan terdokumentasi. Bukan lagi praktik asal-asalan seperti selama ini.

Sultanisah meyakini langkah ini akan membawa perubahan positif. "Pengelolaan pertambangan rakyat bisa berjalan lebih tertib," katanya dengan nada optimis. Sekaligus memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

• Apakah Koperasi Siap Menghadapi Perubahan Ini?

Pertanyaan besarnya kini ada di tangan para pengelola koperasi. Apakah mereka siap menghadapi kewajiban baru ini? Biaya tambahan untuk Bimtek, sertifikasi, hingga iuran Iperah tentu bukan angka receh.

Beberapa koperasi mungkin sudah memiliki sumber daya memadai. Tapi tidak sedikit yang masih beroperasi seadanya. Margin keuntungan tipis. Modal terbatas. Ancaman tutup menjadi momok nyata.

Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek pendampingan. Bukan hanya mengeluarkan aturan lalu lepas tangan. Koperasi butuh asistensi teknis dan mungkin bantuan finansial awal.

Kalau tidak, yang terjadi justru kontraproduktif. IPR yang seharusnya memberdayakan masyarakat malah jadi beban berat. Banyak koperasi bisa gulung tikar sebelum sempat menikmati hasil.

Di sisi lain, aturan ketat ini sebenarnya melindungi para penambang sendiri. K3 yang terimplementasi baik mengurangi risiko kecelakaan. Pengelolaan lingkungan yang tertib menghindarkan konflik dengan warga sekitar.

Baca Juga: Punya IPR Belum Cukup! Koperasi Tambang di Sulteng Harus Siapkan KTT dan Dokumen Teknis Dulu