Rapat Tegang DPRD Parimo, Sayutin Budianto: Data WPR Via WhatsApp Tak Valid, Bupati Harus Tarik Surat Pengusulan Segera

Permintaan ini bukan tanpa dasar. Sayutin melihat celah besar dalam proses penetapan WPR. Data tidak valid. Sosialisasi minim. Kajian lingkungan belum tuntas. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang seharusnya menjadi syarat pengusulan justru terabaikan.

• Langkah Apa yang Akan Diambil DPRD Selanjutnya?

Rapat Dengar Pendapat tidak berhenti di kritik. Sayutin Budianto mengumumkan rencana konkret. DPRD Parigi Moutong akan mengundang Bupati dan Wakil Bupati. Rapat Koordinasi dan Konsultasi akan digelar dalam waktu dekat. Jajaran teknis terkait juga wajib hadir.

"Persoalan ini tidak boleh berdampak serius bagi masyarakat Parigi Moutong," tegas Sayutin. Ia ingin mencari solusi bersama. Legislatif dan eksekutif harus duduk bersama. Perdebatan harus berujung pada keputusan yang adil dan terukur.

Sayutin juga menekankan perlunya penyesuaian tata ruang. Dokumen lingkungan seperti KLHS harus disusun dengan benar. Hanya dengan fondasi yang kuat, pemerintah daerah bisa memungut pendapatan dari sektor pertambangan rakyat secara legal dan berkelanjutan.

Nasib 53 titik usulan WPR kini menggantung. Akankah Bupati mengindahkan desakan legislatif? Atau justru mempertahankan kebijakan kontroversial ini? Satu hal pasti: mata masyarakat Parigi Moutong kini tertuju pada langkah politik selanjutnya. Marwah pemda atau kepentingan sesaat—pilihan ada di tangan pemimpin daerah.

Baca Juga: Alfres Tonggiroh Desak Transparansi: Usulan Tambang 355 Ribu Hektare di Parimo Tanpa Koordinasi DPRD