Rp16,131 Miliar Belanja BPJS Ketenagakerjaan Masuk Raperda APBD 2025: Prioritaskan Aparat Desa, Pekerja Rentan, dan Non-ASN

Kesadaran masyarakat masih kurang, padahal BPJS Ketenagakerjaan bisa menjadi perlindungan terbaik saat terjadi kecelakaan kerja. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dari program ini harus lebih digalakkan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi. Edukasi melalui workshop, seminar, atau bahkan penyuluhan langsung ke desa-desa sangat dibutuhkan. Dengan cara ini, masyarakat dan aparat desa bisa lebih memahami betapa pentingnya perlindungan sosial ini bagi kesejahteraan mereka di masa depan.

Alokasi anggaran BPJS Ketenagakerjaan untuk aparat desa, non-ASN, dan pekerja rentan dalam APBD 2025 Kabupaten Parigi Moutong adalah langkah penting dalam memberikan perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok yang rentan. Meskipun masih ada tantangan dalam hal implementasi, terutama terkait edukasi dan kesadaran masyarakat, komitmen pemerintah daerah untuk melindungi warganya jelas terlihat dalam kebijakan anggaran ini. Harapannya, dengan dukungan penuh dari APBD dan sosialisasi yang efektif, semakin banyak pekerja rentan dan aparat desa yang terlindungi secara hukum dan finansial.