Gaji PPPK Bebani Daerah, Gubernur Sulteng Minta Pusat Ambil Alih

Permintaan Anwar Hafid kini menanti respons Mendagri dan DPR—apakah gaji PPPK akan disentralisasi, dan Pertek BKN dipangkas birokrasi?

Implikasi Kebijakan.

Ambil alih gaji PPPK oleh pusat bisa meringankan APBD daerah, namun memerlukan alokasi anggaran negara tambahan.

Baca Juga: Ribut THR Murahan dan Kontrak Absen, Buruh di Parigi Moutong Tuntut Pengawasan Tegas

Penyederhanaan Pertek berpotensi mempercepat rekrutmen, tapi butuh jaminan akuntabilitas.

Sejauh mana DPR dan Kemendagri menindaklanjuti, menjadi penentu kelanjutan nasib ribuan PPPK dan honorer di Sulawesi Tengah.