Janji 100 Hari Erwin-Sahid Dikuliti DPRD, Pesimisme Selimuti Program Prioritas Parimo

Sulawesitoday - Kabut pesimisme menyelimuti empat program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo) Erwin-Sahid yang digadang-gadang bakal tuntas dalam 100 hari kerja.

Anggota DPRD Parimo, Sutoyo S.Sos, tak menutupi keraguannya, bahkan saat masa kerja itu baru seumur jagung setelah serah terima jabatan pada Juni 2025 lalu.

Dalam riuhnya rapat paripurna DPRD, Selasa (24/6) kemaren, Sutoyo dengan lugas mengingatkan bahwa arloji terus berdetak, sementara program yang dijanjikan bak mimpi manis yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.

Seolah ingin membangunkan dari lelap, ia menyoroti janji seragam sekolah gratis, penerbitan e-KTP, layanan ambulans cuma-cuma, dan pembagian tabung gas Elpiji 3 kilogram untuk kaum papa. Semua program ini, ujarnya, adalah tolok ukur awal bagi publik menilai kemudi kepemimpinan Erwin-Sahid.

"Karena kami sebagai anggota DPRD bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah ini. Kalau tidak sukses program ini, sama hal ketidak suksesan kami juga," tegas Sutoyo, sembari menyiratkan tanggung jawab yang terenggut.

Sorotan Tajam Terhadap Program Seragam Gratis

Sutoyo tak sungkan mengaku pesimis ihwal program pengadaan seragam gratis senilai lebih dari Rp3 miliar itu bisa rampung paripurna. Selain sisa waktu yang kian mencekik, kekhawatiran terbesar adalah kualitas yang jadi korban kejar tayang. "Jangan sampai karena kejar target, seragam yang dibagikan tidak memenuhi standar kualitas," imbuhnya.

Ia juga menunjuk hidung nasib siswa baru yang belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kelompok ini, kata dia, adalah tumbal yang berpotensi tak mengecap bantuan seragam. "Ini juga harus dipikirkan pemerintah," tambahnya.

E-KTP Mandek Terganjal Efisiensi

Lain lagi cerita cetak e-KTP. Sekitar 100 ribu warga Parimo, menurut Sutoyo, masih terjerat ketiadaan kartu identitas yang wajib diselesaikan dalam 100 hari kerja. Ironisnya, anggaran pelayanan jemput bola Dinas Dukcapil untuk lima kecamatan justru dipangkas efisiensi anggaran 2025.

Padahal, program ini takkan maksimal tanpa anggaran jemput bola. Solusinya, kata Sutoyo, adalah alokasi ulang via Anggaran Belanja Tambahan (ABT), namun itu jelas akan "menyebrang" dari garis finis 100 hari kerja. "Terkecuali menunggu dianggarkan di ABT, yang pasti telah menyebrang dari waktu 100 hari kerja," tandasnya.

Gas 3 Kg dan Ambulans Gratis Juga Bermasalah

Untuk pembagian tabung gas Elpiji 3 kg, Sutoyo kembali melontarkan keraguan. Acuan data DTKS 2025 yang mencatat sekitar 99 ribu kepala keluarga miskin di Parimo membuat ia pesimis program itu terealisasi penuh. Penjelasan dari Bupati menjadi barang wajib.

Baca Juga: Anleg Salatiga Intip Dapur DPRD Parimo, Cari Resep Harmonis Legislatif dan Eksekutif