Zulkifli Hasan Dibidik Jadi Biang Kerok Banjir Sumatera, Begini Pembelaannya

Sulawesitoday - Media sosial kembali bergejolak. Kali ini soal banjir. Banjir bandang di Sumatera menyeret nama besar. Zulkifli Hasan, politikus senior PAN, jadi sasaran. Tudingan mengalir deras. Ia disebut bertanggung jawab atas izin pembukaan lahan. Masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan 2009-2014 jadi sorotan tajam.

Zulhas—sapaan akrabnya—tak tinggal diam. Pria yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan itu angkat bicara. Pembelaannya keras. Bahkan cenderung sarkastis. "Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung," ujarnya dalam podcast bersama Denny Sumargo, Selasa, 2 Desember 2025. Nada bicaranya santai tapi menusuk.

Ia melanjutkan dengan pertanyaan retoris. "Begitu berkuasa kah saya?" Zulhas seolah heran dengan besarnya kekuasaan yang dituduhkan kepadanya. Dalam bayangannya, semua bencana alam di Indonesia kini bisa disalahkan padanya. Sumatera banjir, salahnya Zulhas. Kalimantan rusak, juga Zulhas. "Kok saya lebih dari luar biasa itu kekuasaan saya," sindirnya dengan nada setengah serius.

Tudingan ini bukan tanpa alasan. Jejak digital menunjukkan berbagai izin konsesi hutan keluar di masa kepemimpinannya. Ratusan ribu hektare hutan dialihfungsikan. Sawit, karet, dan komoditas lain tumbuh menggantikan rimba. Aktivis lingkungan menyebut ini bencana ekologis. Tapi bagi Zulhas, ini pilihan sulit negara berkembang.

Apakah Pembukaan Lahan Hanya untuk Kepentingan Segelintir Orang?

Zulhas membantah tuduhan bahwa pembukaan lahan hanya menguntungkan korporasi. Ia menekankan bahwa ini soal kedaulatan pangan. Indonesia, dengan lebih dari 280 juta jiwa penduduk, butuh makan. Impor pangan mencapai jutaan ton setiap tahun. Angka yang tidak kecil. Ketergantungan yang mengkhawatirkan.

"Kita itu luas, tapi daratannya nggak luas, yang luas lautan," jelasnya. Indonesia punya 191 juta hektare daratan. Hanya sebagian kecil bisa digarap. Pilihan yang tersedia terbatas. Hutan atau perut? Konservasi atau konsumsi? Dilema klasik negara dunia ketiga.

Mantan Menteri Kehutanan itu bercerita tentang nasihat seorang teman. "Udahlah Zul, hutannya nggak usah diurus, kalau diurus manusia itu tambah rusak, kasih macan aja," tirunya. Nasihat yang idealis. Tapi tidak realistis. "Saya pikir-pikir ada benarnya, tapi itu kan satu sisi. Karena manusia hidup, jadi pilihan-pilihan," ujarnya dengan nada filosofis.

Zulhas kemudian membidik kebijakan Barat. Menurutnya, propaganda lingkungan sering jadi senjata ekonomi. "Sebetulnya pilihan, karena kalau Barat itu propagandanya merusak, kalau bisa kita nggak usah menanam sawit, nanti mereka kalah saing," kritiknya tajam. Sawit Indonesia jadi ancaman bagi minyak nabati Eropa. Kompetisi pasar dibungkus jargon lingkungan.

Uni Eropa baru saja mengeluarkan regulasi EU Deforestasi. Aturan ini mewajibkan pemeriksaan asal komoditas yang masuk ke Eropa. Kopi harus dibuktikan tidak berasal dari lahan deforestasi. Karet juga begitu. "Jadi kalau saya mengirim kopi, masih harus diperiksa dulu nanamnya di mana, kan permainan ini," keluhnya. Nada skeptisnya terasa kental. "Kan kurang asem sama kita," tambahnya dengan bahasa sehari-hari.

Benarkah Semua Hutan Tidak Boleh Disentuh?

Tidak, kata Zulhas tegas. Ada kawasan yang memang harus dilindungi. Ada pula yang bisa dikelola. Dalam sistem tata ruang kehutanan, ada Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan ini boleh dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, atau peternakan. "Kalau semua nggak boleh gimana? Yang boleh, ya boleh," jelasnya dengan logika sederhana.

Papua jadi contoh kasusnya. Provinsi paling timur Indonesia itu kaya hutan. Tapi infrastrukturnya tertinggal. "Di Papua itu banyak aktivis orang Indonesia tapi lebih dari Barat, sehingga Papua menganggap Indonesia ini menjajah, mengambil hutannya," paparnya. Narasi kolonialisme lingkungan, begitu ia menyebutnya.

"Padahal, Indonesia ingin agar Papua setara dengan provinsi lainnya, kita ingin mereka maju, anak-anaknya sekolah bagus, rumah sakit bagus ya tentu harus mengubah kawasan, harus ditata ruangnya," lanjut Zulhas. Pembangunan butuh ruang. Ruang butuh lahan. Lahan berarti konversi. Lingkaran logika pembangunan yang sulit diputus.