Didukung Masif Publik, Ferry Irwandi Malah Apresiasi Anggota Dewan yang Sindir Aksi Donasi Rp10 Miliar

Lebih dari itu, percakapan keduanya produktif. Ferry menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak di lapangan. Endipat meresponnya dengan serius.

"Saya juga sudah sampaikan beberapa concern dan kebutuhan masyarakat di lapangan dan beliau menerima," ungkap Ferry. Komunikasi akhirnya berujung pada solusi, bukan perpecahan. Inilah esensi demokrasi yang sesungguhnya.

Apa yang Sebenarnya Dipermasalahkan Endipat Wijaya?

Dalam rapat kerja itu, Endipat membandingkan dua hal. Pertama, bantuan pemerintah yang diklaim mencapai triliunan rupiah. Kedua, donasi masyarakat senilai Rp10 miliar yang digalang Ferry cs.

"Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliunan ke Aceh itu," ujar Endipat dengan nada tegas. Ia ingin menekankan bahwa pemerintah sudah bekerja lebih dulu. Lebih besar pula skalanya.

Anggota Komisi I itu juga menyinggung naratif yang berkembang di publik. Seolah pemerintah absen dalam penanganan bencana. Padahal menurutnya, ratusan posko sudah didirikan sejak awal.

"Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana," sindirnya kala itu. Pernyataan ini terdengar defensif. Seakan ada kekhawatiran kredibilitas pemerintah terganggu oleh narasi alternatif.

Endipat kemudian meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggencarkan informasi tentang kerja pemerintah. "Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana," tandasnya.

Pernyataan ini mencerminkan keresahan klasik. Bagaimana negara bersaing dengan gerakan sipil dalam hal narasi publik. Padahal, keduanya seharusnya bersinergi, bukan berkompetisi.

Benarkah Bantuan Negara Mencapai Triliunan Rupiah?

Klaim Endipat soal bantuan triliunan tentu memerlukan verifikasi. Angka itu besar. Sangat besar. Namun, publik juga berhak tahu rinciannya.

Hingga kini, belum ada data detail yang dipublikasikan secara terbuka. Berapa tepatnya anggaran yang dikucurkan? Untuk apa saja alokasihnya? Berapa lama waktu pencairannya? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung.

Yang jelas, gerakan Ferry Irwandi cs membuktikan satu hal. Kepercayaan publik terhadap inisiatif swadaya masih sangat tinggi. Dalam waktu singkat, donasi Rp10 miliar terkumpul. Transparansi pengelolaan dana juga dijaga ketat. Setiap rupiah dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Model ini menjadi cermin. Masyarakat rindu transparansi dan akuntabilitas. Mereka ingin melihat langsung kemana uang mereka mengalir. Bukan sekadar percaya pada janji dan laporan formal.

Pelajaran Apa yang Bisa Diambil?

Kontroversi ini sebenarnya menawarkan pelajaran berharga. Pertama, pemerintah dan masyarakat sipil bisa bekerja bersama. Bukan saling menjatuhkan atau berkompetisi.

Kedua, komunikasi terbuka kunci penyelesaian konflik. Endipat meminta maaf secara pribadi. Ferry menerimanya dengan lapang dada. Keduanya kemudian berdiskusi soal kebutuhan lapangan. Inilah cara dewasa menyelesaikan perbedaan.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas adalah mata uang paling berharga di era digital. Publik cerdas. Mereka bisa membedakan mana kerja nyata, mana sekadar narasi.