Kayu Banjir Jadi Rebutan, DPR Ingatkan: Ada Aturan Hukumnya!

Kondisi warga pascabanjir memang sulit. Rumah rusak. Infrastruktur hancur. Kebutuhan bahan bangunan meningkat drastis. Kayu yang terdampar dianggap solusi instan.

Namun pemerintah pusat melihat lebih jauh. Ini bukan hanya soal kebutuhan darurat. Tapi juga soal penegakan hukum lingkungan.

Bagaimana Seharusnya Kayu Ini Dikelola?

Menurut Alex, ada cara legal. Pemerintah daerah bisa gandeng pihak ketiga. Kayu dibersihkan secara terkoordinasi. Lalu dimanfaatkan dengan prosedur resmi.

Hasilnya bisa membantu pemulihan daerah. Warga tetap dapat manfaat. Tapi dalam koridor hukum yang jelas.

"Jangan sampai niat baik berujung masalah hukum," pesan Alex. Dia mengingatkan pemda agar aktif sosialisasi. Penertiban perlu dilakukan dengan bijak.

Selain itu, ada aspek dokumentasi. Setiap kayu yang dikelola harus tercatat. Asal-usulnya jelas. Volume dan jenisnya terdata.

Ini penting untuk mencegah manipulasi. Sekaligus menjaga kelestarian hutan ke depan.

Baca Juga: Vendor Teknologi Terancam Jadi Tersangka Korupsi Chromebook Kemendikbud