Kemenkumham Fokus Transformasi Pelayanan Publik Berkelas Dunia, 60 Peserta Ikuti PKN Tingkat II di BPSDM Hukum dan HAM

Sulawesitoday - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2024 pada 28 Agustus 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik di bidang hukum dan HAM yang responsif dan berkelas dunia. Pembukaan PKN dilakukan di Auditorium BPSDM Hukum dan HAM, serta disaksikan secara daring oleh Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia, termasuk Kanwil Kemenkumham Sulteng yang diwakili oleh Kepala Kanwil Hermansyah Siregar bersama para Kepala Divisi.

60 Peserta dari Berbagai Instansi Terlibat

PKN Tingkat II ini diikuti oleh 60 peserta yang tidak hanya berasal dari internal Kemenkumham, tetapi juga melibatkan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kejaksaan, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Salah satu peserta yang turut hadir adalah Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Arief Hazairin Satoto.

Baca Juga: Kemenkumham Sulteng Sebut 16 Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Diberdayakan untuk Tingkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, mengungkapkan apresiasinya terhadap BPSDM Hukum dan HAM yang fokus pada peningkatan kompetensi aparatur.

"Ini menjadi momen yang sangat penting, dan merupakan langkah konkret bagi perjalanan Kemenkumham yang semakin lebih maju lagi," ujarnya.

Tujuan dan Metode Pelatihan

Mengusung tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Bidang Hukum dan HAM Untuk Mendukung Penegakan Hukum Yang Responsif,” pelatihan ini bertujuan mencetak pemimpin berkualitas yang mampu membawa perubahan positif di lingkungan kerjanya.

PKN ini akan berlangsung dengan metode blended learning mulai 28 Agustus hingga 20 Desember 2024.

Menurut Ir. Razilu, Kepala BPSDM, program ini merupakan langkah Kemenkumham untuk mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia. Ia mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan pelatihan ini dengan maksimal.

"Para peserta akan didorong untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat," jelasnya.

Baca Juga: Semua Dapur Lapas dan LPKA di Sulteng Kantongi Sertifikat Halal, Kemenkumham Sulteng Ungkap Proses Akreditasi