BPBD Maros Kehabisan Anggaran! Dana Darurat Rp 100 Juta Digelontorkan untuk Penanganan Kekeringan

Sulawesitoday - BPBD Maros menghadapi kendala serius dalam penanganan bencana kekeringan yang melanda sembilan kecamatan. Anggaran di BPBD Maros telah habis, sehingga pemerintah kabupaten memutuskan untuk menggunakan dana tidak terduga (BTT) sebesar Rp 100 juta guna mendukung operasional penanggulangan bencana tersebut.

“Kami hanya bisa ajukan Rp 100 juta untuk operasional kendaraan, personel, dan distribusi air bersih ke wilayah terdampak,” kata Kepala BPBD Maros, Towadeng, Jumat (12/10/2024). Sementara ini, alokasi anggaran tersebut menjadi solusi sementara dalam menghadapi kekeringan yang makin parah di beberapa wilayah seperti Kecamatan Lau, Bontoa, Maros Baru, dan Marusu.

Baca Juga: Setiap Kecamatan Dapat Jatah 12.000 Liter Air Sehari, Tanggap Darurat Krisis Air Berdampak bagi 45 Ribu Warga Maros

Anggaran yang Habis dan Dampaknya

Menurut Towadeng, habisnya anggaran BPBD menjadi salah satu alasan utama penetapan status tanggap darurat kekeringan. Kondisi ini memungkinkan pemkab mengeluarkan dana BTT untuk mengatasi krisis. “Ketersediaan anggaran kami terbatas bahkan sudah habis. Tentu, kami harus segera menetapkan tanggap darurat agar bisa gunakan dana BTT,” ujarnya.

Namun, Rp 100 juta ini hanya tahap awal. Towadeng menjelaskan bahwa anggaran bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. "Kalau dalam sebulan ini hujan turun, anggaran akan berhenti otomatis," tambahnya.

Baca Juga: Evakuasi Dramatis! Basarnas Berhasil Selamatkan 17 Korban, 6 Tewas dalam Ledakan Speedboat di Taliabu

Solusi Sementara: Distribusi Air Bersih

Salah satu langkah yang diambil BPBD adalah menyalurkan air bersih ke wilayah yang paling terdampak. Armada mobil tangki air sudah mulai disebar, terutama di kecamatan yang mengalami kekeringan parah. “Tidak semua tempat kami datangi setiap hari, prioritas kami adalah daerah yang benar-benar sangat membutuhkan air bersih,” kata Towadeng.

Krisis ini telah berdampak pada lebih dari 45.000 jiwa di sembilan kecamatan. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, BPBD Maros berusaha semaksimal mungkin memastikan distribusi air bersih tetap berjalan dengan baik, meskipun jumlahnya terbatas. Namun, solusi ini jelas hanya bertahan sementara—hingga hujan turun atau ada tambahan anggaran.

Baca Juga: Pejabat Pemda Parigi Moutong Diperiksa! Izin Sawit Fiktif Jadi Fokus Penyelidikan Kejati Sulteng

Kemungkinan Solusi Jangka Panjang?

Kendati solusi saat ini cukup membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak, tak bisa dipungkiri bahwa krisis kekeringan yang berulang tiap tahun memerlukan solusi yang lebih berkelanjutan. Alokasi anggaran yang lebih besar mungkin perlu dipertimbangkan, khususnya di saat-saat genting seperti ini. Pemerintah juga harus mempertimbangkan pengelolaan air yang lebih baik, termasuk mempersiapkan infrastruktur yang bisa menghadapi musim kekeringan.

Meskipun penetapan tanggap darurat memberikan akses terhadap dana tambahan, BPBD Maros berharap, ke depan, solusi permanen dapat segera diterapkan. Situasi darurat seperti ini memang memaksa kita mengambil tindakan cepat, tapi upaya pencegahan yang lebih terencana sangat dibutuhkan agar hal seperti ini tidak terulang terus-menerus.