PDIP Desak Prabowo Klarifikasi Deklarasi Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin, Khawatirkan Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Sulawesitoday - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera menjelaskan deklarasi dukungannya kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen. Menurut Deddy, deklarasi ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya pengaruh jabatan, mengingat Prabowo tak hanya sebagai Ketua Umum partai tetapi juga memegang jabatan presiden, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata.

“Kepada kami dan masyarakat, Presiden Prabowo sebaiknya memberikan klarifikasi. Ini penting supaya masyarakat tahu dan tak khawatir, bahwa dukungannya terhadap satu pasangan calon bukan berarti akan menggunakan instrumen negara untuk memengaruhi Pilkada,” ujar Deddy dalam rapat kerja dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (11/11/2024).

Baca Juga: 11 Paket Sabu dan 3 Pelaku Diamankan dalam Operasi Kepolisian di Morowali Utara

Deddy menilai dukungan Prabowo yang diberikan secara terbuka ini berpotensi menimbulkan salah persepsi di kalangan pejabat negara lainnya. “Mungkin saja Pak Presiden tidak punya niat atau tak terpikirkan. Tapi, saya khawatir ini malah ditafsirkan oleh pejabat di bawahnya sebagai ‘lampu hijau’ untuk ikut berpolitik dalam Pilkada. Padahal, netralitas itu krusial,” lanjutnya.

Di sisi lain, Prabowo mengungkapkan bahwa pilihannya mendukung Ahmad Luthfi dan Taj Yasin bukan tanpa alasan. Menurutnya, kedua tokoh ini sudah lama berpengalaman di Jawa Tengah. Ahmad Luthfi yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Jenderal Polisi dinilai memiliki catatan pengabdian yang solid di Jawa Tengah, sementara Taj Yasin Maimoen juga telah lama berperan sebagai Wakil Gubernur.

Baca Juga: Rakyat Berduka, DPR Tagih Pertanggungjawaban TNI atas Insiden Tragis di Desa Selamat

“Saya percaya, mereka akan jadi tim yang solid, bisa berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Keduanya punya pengalaman panjang dan komitmen terhadap Jawa Tengah,” ujar Prabowo dalam video yang diunggah di akun Instagram resmi Ahmad Luthfi, Sabtu (9/11/2024).

Namun, langkah ini memicu kritik karena Prabowo sebagai presiden diharapkan menjaga jarak dari politik lokal agar netralitas institusi negara tetap terjaga. Dalam pandangan Deddy, langkah Prabowo mendukung pasangan tertentu berisiko mengaburkan batasan antara peran presiden sebagai kepala negara dan sebagai Ketua Umum partai politik. Keputusan Prabowo untuk terlibat langsung dalam Pilkada, menurut Deddy, dapat menimbulkan multiinterpretasi di kalangan masyarakat dan aparatur pemerintahan.

Baca Juga: Budi Arie di Bawah Pengawasan Kapolri, Terkait Kasus Judi Online Komdigi!

“Harapan kami, penjelasan dari Pak Presiden akan memperjelas bahwa ia hanya mendukung dalam kapasitas pribadi, bukan menginstruksikan seluruh kekuatan negara untuk ikut berpolitik,” kata Deddy lagi, menegaskan pentingnya batasan jelas antara peran politik dan peran kenegaraan.

Pernyataan dari PDIP ini mencerminkan kekhawatiran luas akan kemungkinan pejabat lain merasa ‘terinspirasi’ oleh langkah Prabowo ini. Beberapa pihak menilai, netralitas pejabat negara di berbagai tingkatan harus tetap dijaga dalam momentum politik seperti Pilkada, terutama oleh seorang kepala negara.

Baca Juga: Rp31,8 Triliun Barang Bukti Narkoba Disita dan Ribuan Tersangka Ditangkap, Polisi Tegas Perang Lawan Narkoba

Bagaimana pun, transparansi yang diminta oleh PDIP bukan sekadar tuntutan politik, melainkan juga langkah untuk mempertegas posisi Prabowo sebagai pemimpin nasional yang menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dalam suasana politik yang dinamis, klarifikasi ini diharapkan dapat menenangkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan negara demi keuntungan politik tertentu.

Kejelasan dari pihak Prabowo bukan hanya sekadar klarifikasi personal, namun juga menjadi langkah penting dalam menjaga netralitas institusi negara dalam iklim demokrasi yang sehat. Masyarakat kini menanti bagaimana Prabowo menanggapi permintaan PDIP ini, untuk memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah berjalan sesuai prinsip demokrasi yang bersih dan adil.