Sulawesitoday - Hujan datang seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak hanya membasahi tanah. Ia menyeret jembatan.
Rabu sore, 21 Mei. Air turun deras di Desa Tapua, Kecamatan Matangnga, Polewali Mandar. Sungai meluap. Jembatan penghubung yang menghubungkan empat dusun di desa itu—Tapua, Pussendana, Sepang, dan Pamombong—luruh ke dasar arus. Satu-satunya jalan yang bisa dilalui warga kini hanya tinggal potongan kayu dan beton yang bersandar di tebing sungai. Terputus. Total.
Sekitar 800 jiwa terjebak di seberang. Bukan karena tak tahu jalan pulang, tapi karena jalannya memang sudah tidak ada.
Anak-anak sekolah, petani, pedagang kecil—semua kini diam di tempat. Mereka bukan tidak mau bergerak. Tapi dengan jembatan hanyut, dunia mereka terpotong dari pusat aktivitas desa. Kantor desa, polsek, bahkan sekadar menuju tetangga di dusun sebelah, kini menjadi perjalanan yang harus ditimbang dengan akal dan nyali.
“Warga sekarang harus menyeberang dengan rakit. Kalau air tenang, itu untung-untungan,” kata Ahmad, Kepala Desa Tapua, yang lebih terdengar seperti seorang tetua kampung dibanding pejabat formal.
Ia mengaku sudah berkoordinasi. Katanya begitu. Dengan kecamatan, kabupaten, entah siapa lagi. Tapi semua tahu, urusan membangun jembatan tak secepat banjir menyeretnya pergi. Jalan itu mungkin lahir dari APBD, tapi warga tak bisa makan anggaran.
Kondisi ini menelanjangi satu hal: di pelosok seperti Tapua, akses bukan cuma soal infrastruktur. Ia soal hidup sehari-hari. Jembatan yang hanyut bukan hanya benda fisik, tapi penghubung kehidupan.
Baca Juga: Grup Gelap Fantasi Sedarah Terbongkar, Enam Tersangka Ditangkap di Empat Provinsi
Ironisnya, saat jembatan sudah hanyut, yang mengalir justru janji perbaikan. Rapat demi rapat. Koordinasi demi koordinasi. Sementara warga masih memandangi arus, menebak-nebak: apakah besok mereka bisa menyeberang? Atau akan kembali terkurung di tanah sendiri?
Langit Tapua masih kelabu. Dan seperti biasa, yang tercepat bergerak justru hujan.