Sulawesitoday - Riset terbaru Center of Economic and Law Studies (Celios) menempatkan sistem perpajakan Indonesia di kursi terdakwa. Sebuah tuduhan diam-diam, bahwa pondasi keadilan fiskal negeri ini ternyata retak. Jelas-jelas memihak.
Laporan "Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024" adalah buktinya. Rakyat miskin menanggung beban pajak lebih besar. Mereka membeli barang pokok. Membayar PPN. Kewajibann itu terasa berat.
Sementara itu, kelompok super-kaya memiliki jalur pelarian. Mereka menunda keuntungan. Mengalihkan aset ke luar negeri. Alih-alih membayar, segeli kaum super-kaya itu lihai berkelit.
Celios tak hanya menunjuk masalah. Mereka menawarkan solusi. Pajak kekayaan untuk 50 orang terkaya di Tanah Air. Angkanya diprediksi mencapai Rp81,6 triliun setiap tahun.
Dana segar itu, bukan fiksi. Bisa membiayai makan siang 15 juta jiwa. Membangun 339 ribu rumah layak huni. Menyediakan bantuan beras jutaan paket. Semua nyata.
Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Fiskal Celios, menegaskan. "Sistem perpajakan kita masih kurang progresif," ujarnya.
"Pajak seharusnya mengoreksii ketimpangan, bukan memperlebar jurang." Kalimat itu menusuk. Menjadi pertanyaan besar bagi para pembuat kebijakan.
Temuan ini adalah cermin. Mengingatkan kita akan janji kemerdekaan. Sebuah agenda reformasi perpajakan yang sesungguhnya. Mengawasi aliran dana ke luar negeri.
Membatasi celah penghindaran pajak. Ini bukan soal teknis lagi. Ini tentang janji keadilan. Yang terus-menerus dipertanyakan oleh kaum tak berpunya.