Sulawesitoday - Jeda sejenak. Sang Gubernur mengirim pesan tegas. Melalui pesan yang disampaikan ke jajaran kepala daerah, Ahmad Luthfi mengingatkan Bupati Pati Sudewo. Gelombang protes warga menuntut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tak lagi soal angka, tetapi soal rasa yang terluka.
Aksi yang dihadiri oleh ribuwan orang tersebut menjadi sorotan. Gubernur Luthfi meminta Bupati Sudewo merespons langsung. Aspirasi warga harus diterima.
"Sudah saya peringatkan bupati," katanya. "Terima aspirasi mereka." Situasi pun harus tetap kondusif. Pengamanan demostrasi telah disiapkan. Luthfi menegaskan, demonstrasi adalah hak warga. Tetapi jangan mengganggu ketertiban umum.
"Pelayanan masyarakat harus jalan," ujarnya. Mekanisme demokrasi harus dilalui.
Protes itu bukan tanpa sebab. Ini bermula dari rencana kebijakan kenaikan PBB sebesar 250 persen. Bupati Sudewo sempat menjadi viral. Ia seolah menantang warga untuk mendatanginya.
Namun, tak lama kemudian ia membatalkan kebijakan itu. Permintaan maaf pun disampaikan. Tapi niat aksi warga tak surut. Mereka terlanjur merasa sakit hati. Rasa itu lebih besar dari sekadar tuntutan pajak.
Koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, mengungkap alasannya. "Kita tetap demo. Tanggal 13 positif demo." Awalnya memang soal pajak dan PKL. Namun, perkembangan terakhir berbeda.
"Ini soal arogansi Pak Sudewo." Kata-kata dan sikap itu menyakitkan. Luka itu mendalam. Warga merasa tidak lagi ingin dipimpin. Mereka menuntut Sudewo mundur. Sebuah penutup yang lebih dramatis dari sekadar kenaikan pajak. Ini soal etika kepemimpinan. Ini soal suara rakyat yang harus dihormati.
Baca Juga: Sistem Pajak Indonesia Pincang? Riset Celios Ungkap Beban Terberat Ditanggung Orang Miskin