Sulawesitoday - Desakan menutup dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat keras. Komisi IV DPRD Parigi Moutong menginginkannya. Program nasional berbuntut panjang. Dugaan keracunan makanan menimpa puluhan siswa. Namun politisi Gerindra justru menolak mentah-mentah.
Arifin Dg Palalo tegas. Anggota Legislatif Dapil IV itu membantah wacana penutupan. "Evaluasi, bukan tutup total," tegasnya melalui sambungan telepon, Selasa (30/9/2025). Sikapnya kontras dengan Komisi IV. Dua kubu berbeda pandangan.
Kasus bermula dari dugaan keracunan. Sebanyak 45 siswa terdampak. Delapan belas di antaranya murid SDK Toboli Barat. Dua puluh tujuh sisanya dari SMP Negeri 2 Taopa. Gejala mual dan pusing muncul. Orang tua panik.
-
Mengapa Komisi IV Mendesak Penutupan Sementara?
Rapat Dengar Pendapat (RDP) berlangsung Senin, 20 September 2025. Komisi IV memanggil pihak terkait. Sutoyo, Ketua Komisi IV, menyuarakan kekhawatiran. "Program nasional harus bertanggung jawab," katanya lantang. Standar Operasional Prosedur dinilai lemah.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi sorotan. Dugaan kelalaian mencuat. "Tutup sementara untuk perbaikan," desak Sutoyo. Ia menekankan pentingnya SOP ketat. Kualitas makanan harus terjaga. Keselamatan siswa prioritas utama.
Namun langkah itu menuai kritik. Arifin Dg Palalo menilai terlalu reaktif. "Dari ribuan siswa, hanya beberapa terdampak," ujarnya. Kasus isolated tidak boleh generalisir. Program nasional bukan main-main.
-
Apakah Penutupan Solusi Tepat untuk Kasus Ini?
Politisi Gerindra itu menekankan evaluasi berjenjang. Dugaan keracunan perlu diselidiki tuntas. "Bukan berarti program dihentikan," jelasnya. Dampak positif MBG tak terbantahkan. Ribuan anak terbantu.
Arifin mengkritik sikap terburu-buru. Penutupan sementara bukan jalan keluar. "Perkuat pengawasan dapur," sarannya. Kualitas bahan makanan harus dicek ketat. Makanan basi dicegah sejak awal. Sistem pengawasan yang lemah seharusnya diperbaiki, bukan programnya ditutup.
Ia mengingatkan kewenangan program. MBG kebijakan pemerintah pusat. DPRD tidak berwenang menghentikan. "Walau ada kasus, program tetap jalan," tegasnya. Evaluasi independen lebih dibutuhkan. Transparansi menjadi kunci.
-
Bagaimana Pandangan DPR Tingkat Nasional?
Arifin merujuk pernyataan sejumlah anggota DPR. Media sosial ramai pemberitaan. Penghentian program bukan solusi bijak. Pemerintah pusat tengah memperkuat evaluasi. Kualitas program ditingkatkan bertahap.
"Jangan sampai anak-anak kehilangan haknya," kata Arifin. Program MBG menyasar perbaikan gizi. Generasi sehat dimulai dari piring. Satu kasus tak boleh membunuh harapan ribuan anak lain. Parigi Moutong bukan satu-satunya daerah.
Ia menyoroti konteks lebih luas. Dugaan keracunan terjadi di beberapa wilayah. Namun mayoritas dapur MBG berjalan lancar. "Sampel kecil tidak representatif," ujarnya. Data lebih komprehensif dibutuhkan. Evaluasi menyeluruh mutlak dilakukan.
-
Apa yang Sebenarnya Terjadi di Lapangan?
Peristiwa di SDK Toboli Barat dan SMPN 2 Taopa memicu alarm. Siswa mengeluh mual pascasantap siang. Beberapa pusing dan lemas. Orang tua mengantar ke puskesmas. Penanganan medis segera diberikan.
Pihak sekolah melaporkan ke dinas terkait. SPPG dipanggil memberikan klarifikasi. Menu hari itu dicurigai. Namun hasil lab belum keluar. Dugaan sementara mengarah higienitas. Proses memasak dipertanyakan.