DPRD Parimo Usulkan Moratorium Program MBG Pasca Dugaan Keracunan Siswa

Sulawesitoday - Program Makan Bergizi Gratis kini terancam berhenti. Setidaknya untuk sepuluh hari ke depan. Komisi IV DPRD Parigi Moutong mengajukan rekomendasi penghentian sementara, menyusul temuan serius dalam Rapat Dengar Pendapat pada Senin, 29 September 2025.

Bukan tanpa alasan. Dugaan keracunan siswa penerima manfaat menjadi pemantik. Kasus di Taopa beberapa waktu lalu masih menyisakan pertanyaan. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah prosedur sudah benar? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung. Dan DPRD memilih langkah tegas: hentikan dulu, evaluasi total.

Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Sutoyo, menyampaikan rekomendasi dengan nada keras. "Pemerintah tidak bisa diam saja," ujarnya tegas. Intervensi lanjutan harus segera dilakukan. Bukan sekadar jargon. Tapi tindakan nyata. Rekrutmen ulang tenaga kesehatan. Perbaikan sistem koordinasi. Pengawasan ketat dapur-dapur penyedia makanan.

• Apa yang Salah dengan Dapur MBG?

Masalahnya ternyata lebih dalam dari dugaan awal. Sejumlah dapur penyedia MBG tidak memenuhi prosedur standar. Sanitasi buruk. Instalasi Pengolahan Air Limbah tidak berfungsi optimal. Perlengkapan dapur jauh dari layak. Bahkan, ada dapur yang beroperasi tanpa tenaga ahli gizi yang memadai.

Sutoyo menyoroti lemahnya penerapan Standar Operasional Prosedur. "SOP ada, tapi tidak dijalankan," katanya. Koordinasi administrasi pelaksanaan program juga amburadul. Proses rekrutmen pekerja tidak transparan. Tenaga kesehatan yang seharusnya mengawasi, malah absen dari lapangan.

Kondisi ini menciptakan celah berbahaya. Celah yang akhirnya memakan korban. Para siswa yang seharusnya mendapat gizi, justru mendapat masalah. Ironi yang menyakitkan. Program yang dirancang untuk kesejahteraan, berubah menjadi ancaman.

• Keselamatan Anak di Atas Segalanya

"Program ini memang membantu ekonomi masyarakat," akui Sutoyo. Tidak bisa dipungkiri. MBG memberikan dampak ekonomi positif. Dapur lokal dapat omzet. Petani lokal dapat pasar. Ekonomi berputar. Tapi ada yang lebih penting. Lebih fundamental. Lebih tidak bisa ditawar.

Keselamatan dan nyawa anak-anak.

Sutoyo menegaskan prioritas ini. Ekonomi boleh penting. Tapi nyawa jauh lebih berharga. Jika program membahayakan, maka program harus dihentikan. Sederhana. Logis. Dan sangat manusiawi.

Rekomendasi penghentian sementara bukan tanpa tujuan. DPRD ingin memperjelas siapa yang bertanggung jawab. Jika kasus serupa terulang, tidak boleh ada lagi kebingungan. Tidak boleh ada lempar tanggung jawab. Harus jelas. Harus tegas. Harus ada akuntabilitas.

• Korban Tanpa Jaminan Kesehatan

Ada fakta mengejutkan yang terungkap. Pada kasus dugaan keracunan di Taopa, sejumlah siswa korban tidak mendapat layanan BPJS Kesehatan. Mereka menderita. Keluarga panik. Biaya rumah sakit membengkak. Tapi jaminan kesehatan tidak ada.

Pertanyaan kembali muncul: Di mana koordinasinya? Di mana tanggung jawab negara? Program ini dijalankan oleh pemerintah. Tapi ketika ada korban, pemerintah seolah menghilang. Ini bukan hanya soal SOP dapur. Ini soal sistem perlindungan yang runtuh.

Sutoyo menekankan poin ini. "Lima dapur selain yang sudah ditutup di Taopa, kami rekomendasikan untuk menghentikan sementara program MBG," jelasnya. Total enam dapur kini terancam tutup. Bukan permanen. Tapi cukup lama untuk evaluasi menyeluruh.

• Intervensi atau Biarkan Berjalan?

Dilema ini tidak mudah. Di satu sisi, program MBG memiliki tujuan mulia. Memberikan nutrisi pada anak-anak. Membantu ekonomi rakyat. Meringankan beban orang tua. Di sisi lain, pelaksanaan yang buruk menciptakan risiko fatal.