Purbaya juga menyoroti pentingnya menjaga rasio pajak. Di era Jokowi, tax ratio Indonesia stagnan di kisaran 10-11% dari PDB. Angka ini termasuk rendah dibanding negara-negara tetangga. Malaysia mencapai 14%. Thailand 16%. Vietnam bahkan menyentuh 18%. Rasio pajak yang rendah membatasi kemampuan pemerintah membiayai program-program pembangunan.
"Kita perlu reformasi pajak yang serius," ujar Purbaya. Ia mengusulkan perluasan basis pajak tanpa menaikkan tarif. Caranya, memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Menutup celah penghindaran pajak. Memanfaatkan teknologi digital untuk pengawasan.
-
Reaksi Beragam Publik
Pernyataan Purbaya memicu reaksi beragam. Pendukung SBY menyambutnya dengan antusias. Mereka merasa pemimpin mereka mendapat pengakuan yang selama ini tertunda. "Akhirnya ada yang berani bilang kebenaran," tulis seorang netizen di media sosial.
Sebaliknya, pendukung Jokowi bereaksi keras. Mereka menganggap Purbaya tidak fair dalam perbandingannya. "Masa SBY dapat bonus komoditi boom. Masa Jokowi dapat ujian pandemi. Beda konteksnya," bantah seorang analis ekonomi. Kritik lain menyoroti warisan Jokowi yang belum terlihat penuh. Infrastruktur yang dibangun baru akan memberikan manfaat maksimal dalam 10-20 tahun ke depan.
Beberapa ekonom bersikap lebih hati-hati. Mereka menilai perbandingan antar-periode pemerintahan selalu kompleks. Terlalu banyak variabel yang berpengaruh. "Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan," ujar seorang profesor ekonomi dari universitas terkemuka.
Yang menarik, sebagian kalangan melihat pernyataan Purbaya sebagai signal politik. Apakah ini indikasi jarak antara Prabowo dan Jokowi yang mulai melebar? Atau sekadar strategi untuk mendapat dukungan kelompok tertentu? Pertanyaan-pertanyaan ini menambah bumbu spekulasi di lingkaran politik Jakarta.
-
Pelajaran dari Masa Lalu
Terlepas dari kontroversi, pernyataan Purbaya membuka ruang diskusi penting. Indonesia perlu terus mengevaluasi kebijakan ekonominya. Tidak ada satu resep yang cocok untuk semua situasi. Yang berhasil di satu era belum tentu tepat di era lain.
Era SBY memang mencatat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Namun warisan masalahnya juga tidak sedikit. Infrastruktur tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Kemacetan Jakarta legendaris. Logistik mahal. Daya saing ekonomi rendah. Ini yang kemudian coba diperbaiki Jokowi melalui program infrastrukturnya.
Di sisi lain, fokus infrastruktur Jokowi memang punya trade-off. Pertumbuhan ekonomi melambat. Utang pemerintah meningkat. Ruang fiskal menyempit. Sektor swasta terpinggirkan. Masalah-masalah ini kini menjadi pekerjaan rumah Prabowo.
"Kita butuh sintesa dari kedua pendekatan," ujar seorang pengamat ekonomi. Infrastruktur tetap dibangun, namun dengan skala yang lebih terukur. Sektor swasta diberi insentif untuk berpartisipasi aktif. Reformasi struktural dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Tax ratio diperbaiki untuk perkuat fiskal.
Purbaya sendiri menegaskan, evaluasinya bukan untuk menjatuhkan siapapun. "Ini soal belajar dari pengalaman," katanya. Ia berharap, pemerintahan Prabowo bisa mengambil yang terbaik dari berbagai era. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti era SBY. Infrastruktur yang memadai seperti yang dibangun Jokowi. Dan yang terpenting, keseimbangan yang adil antara peran negara dan pasar.
Baca Juga: Utang Rp9138 Triliun, Kemenkeu Sebut Pajak Masa Depan untuk Generasi Mendatang