Purbaya menegaskan, Kemenkeu seharusnya memang bisa kontrol lebih dalam. "Paling tidak uangnya dipakai yang betul," katanya. "Dan bisa hasilkan impact ke pertumbuhan ekonomi."
Dengan nada berkelakar, Menkeu muda itu memprediksi reaksi kementerian lain. "Saya pikir kementerian lain akan terguncang sedikit nanti," candanya. Namun di balik tawa, tersirat keseriusan mengubah tata kelola anggaran negara.
Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun ikut menegaskan. Kontrol APBN berupa penyerapan anggaran memang kewenangan Kemenkeu. "Instrumen yang digunakan adalah bagaimana APBN dibelanjakan dengan benar," ujar Misbakhun. "Instrumen itu boleh dan kewenangan Bapak."
Apakah Ada Mekanisme Pengawasan yang Sudah Berjalan?
Purbaya mengungkap sudah ada Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). Satgas ini akan monitor anggaran dan penyerapan seluruh kementerian. Totalnya 26 kementerian terlibat dalam koordinasi ini.
"Semua menteri ada di situ," jelas Purbaya. "Kalau penyerapan lambat akan ditegur."
Menariknya, yang menegur bukan Kemenkeu sendirian. Tapi Kementerian Koordinator bersama kementerian lain. Mekanisme peer pressure antarkementerian. Sebuah pendekatan yang relatif baru dalam tata kelola pemerintahan.
Namun pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah satgas ini cukup kuat untuk ubah kultur birokrasi? Kultur yang selama ini prioritaskan penyerapan anggaran daripada dampak pembangunan?
Rapat yang berlangsung hampir tiga jam itu menyisakan optimisme hati-hati. Di satu sisi, ada komitmen politik untuk perbaiki tata kelola APBN. Di sisi lain, tantangan struktural masih sangat besar.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Tindak Tegas Tambang Ilegal di Morowali, Bahlil: Tak Ada Ampun