Respons lambat BNPB telah memakan korban jiwa. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Data lapangan membuktikannya. Korban meninggal bertambah signifikan karena keterlambatan evakuasi di jalur vital Langsa-Aceh Tamiang.
Potret Duka di Tengah Reruntuhan Aceh Tamiang
Pada Jumat 5 Desember 2025, Mualem terbang meninjau lokasi bencana. Dari udara, pemandangan yang ia saksikan memilukan. Kampung-kampung hancur. Rumah warga kini berada di tengah aliran sungai. Sungai meluas menelan pemukiman.
Jembatan utama penghubung Nagan Raya dan Aceh Tengah putus diterjang arus banjir bandang. Infrastruktur vital lumpuh total. Akses ekonomi terputus. Ribuan keluarga terisolasi.
"Kita akan mempercepat akses, terutama jembatan yang putus karena ini yang paling parah," kata Mualem dalam video yang diunggah di akun @muzakirmanaf1964. Komitmennya jelas. Perbaikan harus segera dilakukan.
Gubernur Aceh itu juga memerintahkan Bupati Nagan Raya mendata kerusakan rinci. "Pak Bupati tolong catat berapa rumah, jembatan, dan jalan yang rusak supaya cepat-cepat kita perbaiki," tandas Mualem. Ia akan melaporkan situasi ke pemerintah pusat. Bantuan provinsi akan dimaksimalkan.
Aceh Tamiang menjadi simbol kegagalan penanganan bencana. Di satu sisi, pemerintah daerah bergerak cepat. Gubernur turun langsung ke lapangan. Tapi di sisi lain, lembaga nasional seperti BNPB justru gagal menjalankan fungsi dasarnya.
Ketika Peralatan Bocor, Kepercayaan Ikut Tenggelam
Kritik Mualem terhadap BNPB bukan tanpa alasan. Ini bukan pertama kali penanganan bencana di Indonesia menuai kontroversi. Dari gempa Palu hingga banjir Jakarta, pola yang sama berulang: respons lambat, koordinasi buruk, peralatan tidak memadai.
Yang membedakan kasus Aceh Tamiang adalah keberanian seorang gubernur membuka aib di depan publik. Mualem tidak memilih berdiam diri. Ia memilih transparansi. Ia memilih keberpihakan pada korban.
Boat yang bocor bukan sekadar masalah teknis. Ini cermin kegagalan sistemik dalam manajemen penanggulangan bencana. Bagaimana mungkin peralatan vital tidak diperiksa sebelum diterjunkan ke lapangan? Bagaimana mungkin tidak ada backup plan saat peralatan utama gagal fungsi?
Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut jawaban dari BNPB. Kepercayaan publik sudah terlanjur retak. Korban jiwa tidak bisa dikembalikan. Yang bisa dilakukan adalah memastikan kesalahan serupa tidak terulang.
Pemerintah pusat perlu mengevaluasi total kinerja BNPB. Bukan hanya di Aceh Tamiang, tapi di seluruh Indonesia. Karena bencana alam tidak mengenal jadwal. Ia datang tiba-tiba. Dan saat ia datang, rakyat butuh penanganan profesional. Bukan boat bocor dan tim yang kabur.
Aceh Tamiang kini perlahan bangkit dari reruntuhan. Logistik mengalir. Jembatan mulai diperbaiki. Tapi luka di hati para korban dan keluarga yang kehilangan orang tercinta tidak akan mudah sembuh. Apalagi ketika mereka tahu: kematian bisa dicegah kalau saja peralatan evakuasi berfungsi dengan baik.
Kritik Mualem adalah teguran keras untuk negara. Bahwa nyawa rakyat adalah prioritas tertinggi. Bahwa boat bocor adalah simbol kebobrokan sistem yang harus segera diperbaiki. Dan bahwa keadilan bagi korban bencana dimulai dari pertanggungjawaban penuh lembaga yang diberi mandat menyelamatkan mereka.