Sulawesitoday - Angka 227 versus 154. Selisih 73 titik yang mencengangkan. Kabupaten Banyumas memiliki masalah serius. Kuota resmi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cuma 154 unit. Kenyataannya? Ada 227 dapur beroperasi.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menemukan fakta ini. Kelebihan SPPG mengancam keberlanjutan program. Perebutan penerima manfaat tak terhindarkan. Efisiensi anggaran terancam amburadul.
"Kok bisa?" Nanik melontarkan pertanyaan kritis. "Ini jelas nggak benar. Akan terjadi perebutan penerima manfaat."
Temuan ini terungkap dalam forum Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cilacap, Jumat 5 Desember 2025. Nanik hadir membawa data lengkap. Juga solusi inovatif untuk krisis yang mengintai.
Krisis itu bernama ancaman PHK. Pengurangan penerima manfaat memicu kekhawatiran. Para mitra dan yayasan mulai gelisah. Relawan dapur terancam kehilangan pekerjaan. Ekonomi lokal bisa terguncang hebat.
Tapi Nanik datang dengan pesan tegas. Larangan PHK berlaku absolut. Tidak ada tawar-menawar. Meski penerima manfaat berkurang drastis.
"Ingat ya," ujar Nanik dengan nada memperingatkan. "Setiap SPPG dilarang me-layoff para relawan."
Kenapa Terjadi Kelebihan SPPG di Banyumas?
Kabupaten Banyumas menjadi studi kasus sempurna. Ilustrasi nyata ketika perencanaan lepas kontrol. Satu kecamatan mencatat 16 ribu penerima manfaat. Sudah ditangani 6 SPPG dengan baik. Lalu muncul persetujuan 5 dapur tambahan.
Hitungannya jadi kacau balau.
"Kalau 16 ribu dibagi 11," Nanik menghitung dengan skeptis. "Nanti masing-masing hanya mengelola 1.400 penerima manfaat. Gimana tuh?"
Angka 1.400 jauh di bawah efisiensi optimal. SPPG dirancang untuk 2.500 penerima manfaat. Terdiri dari 2.000 siswa. Ditambah 500 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Turun dari kapasitas awal 3.500 porsi. Penyesuaian ini untuk pemerataan pengelolaan. Setiap SPPG harus mendapat porsi adil. Tidak ada yang kelebihan muatan. Tidak ada yang kelaparan penerima manfaat.
Nanik menegaskan pihaknya akan bertindak cepat. Kelebihan SPPG harus diselesaikan segera. Pemerataan adalah kunci keberhasilan program. Tanpa pemerataan, MBG bisa kehilangan esensinya.
Artikel Terkait
Debut Bersejarah, Parigi Moutong Gelar Seleksi Petugas Haji Perdana Era Kementerian Baru
867 Nyawa Melayang, 521 Korban Masih Hilang: Pencarian Terus Berlanjut di Tiga Provinsi
Tanpa Perlindungan Hak Cipta, Industri Media Indonesia Berjuang di Tengah Gempuran Platform Digital
23 Izin Tambang di Tiga Provinsi Terancam Dicabut Pasca Banjir Besar Sumatera
WALHI Bongkar Fakta Miris, Perusahaan Tambang Abaikan Reklamasi - Sawit Malah Menggurita di Lahan Bekas Galian