Sulawesitoday - Urusan desa itu tidak boleh ada kosongnya. Begitu kursi kosong, roda organisasi bisa oleng. Itulah yang mendasari langkah cepat Pemerintah Kabupaten Majene pekan ini.
Kamis (2/4), Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) tampak lebih sibuk dari biasanya. Ada hajatan penting: Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jumlahnya tidak sedikit, 52 orang.
Mereka adalah "pemain cadangan" yang kini resmi turun ke lapangan. Tugasnya berat: memastikan fungsi legislasi dan pengawasan di tingkat akar rumput tidak macet.
Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele, hadir langsung. Mengenakan pakaian dinas, ia memimpin prosesi pelantikan dengan ringkas. Baginya, BPD bukan sekadar pelengkap penderita.
"BPD itu posisi penting. Harus profesional dan aktif mengawal pembangunan," tegas Andi Achmad Syukri usai prosesi.
Bupati paham betul. Tanpa BPD yang kuat, pemerintahan desa bisa kehilangan keseimbangan. Sinergi antara Kepala Desa dan BPD adalah harga mati agar program pembangunan tidak melenceng.
Kepala Dinas PMD Majene, Sudirman, berdiri di barisan depan mengawal prosesi ini. Ia tampak lega. Amanat regulasi sudah ditunaikan. Pengisian kekosongan jabatan ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi.
"Tujuannya agar fungsi legislasi dan penyaluran aspirasi masyarakat di desa tetap optimal," ujar Sudirman.
Menariknya, lancarnya acara ini tak lepas dari peran Forum BPD. Mereka yang sibuk mengawal administrasi hingga hari pelantikan tiba. Meski beberapa pejabat daerah absen karena tugas di luar kota, suasana di dalam aula tetap khidmat.
Kini, 52 wajah baru itu resmi menyandang status wakil rakyat desa. Harapannya sederhana namun mendasar: jadilah mitra strategis yang transparan. Jangan sampai kehadiran BPD justru menjadi penghambat, melainkan pelumas bagi mesin pembangunan di desa masing-masing.
Tugas berat menanti. Selamat bekerja.
Pesona Pesisir Majene di Mata Juan Reza, Dari Stadion Prasamya Menatap Laut Biru