Kantor Staf Kepresidenan bahkan sempat mencium adanya praktik jual beli titik lokasi dapur umum di berbagai daerah.
Presiden Prabowo Subianto berkali-kali mengingatkan jajarannya agar tidak main-main dalam mengelola amanah besar ini.
Sebagian besar warga menolak kelanjutan program jika tata kelola yang penuh masalah ini tidak segera dirombak total.
Masyarakat kini mulai bergerak menyuarakan protes lewat media sosial hingga penggalangan petisi secara terbuka.
Peneliti mendesak pemerintah segera menghentikan sementara program ini demi melakukan evaluasi menyeluruh secara independen.
Model pengelolaan yang dikuasai operator politik harus diganti dengan sistem berbasis komunitas lokal.
Kejaksaan Agung juga bergerak cepat dengan menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka korupsi.
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya resmi ditahan karena diduga terlibat konflik kepentingan.
Yayasan keluarga milik para pejabat tersebut sengaja diloloskan sebagai mitra penyedia makanan tanpa verifikasi yang benar.
Aliran dana miliaran rupiah setiap hari diduga mengalir lancar ke rekening kelompok yang saling beraliansi ini.
Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga pada pengadaan puluhan ribu unit motor listrik dan peralatan elektronik.
Nilai kerugian negara akibat proyek fiktif ini masih dihitung secara cermat oleh tim auditor kejaksaan.
"Angka 6,5 persen ini sangat memprihatinkan," tegas Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati.
Anggota dewan meminta model satuan pelayanan gizi yang ada saat ini dibubarkan demi transparansi anggaran.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencatat program ini sebenarnya sudah menjangkau puluhan provinsi.