Sulawesitoday - Sebuah insiden yang hampir memakan korban terjadi di Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sebuah jembatan gantung sepanjang 20 meter ambruk saat dilintasi oleh sejumlah murid sekolah dasar pada Jumat, 4 Oktober 2024. Meski tidak ada korban jiwa, beberapa murid sempat tercebur ke sungai. Beruntung, warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut cepat memberi pertolongan. Kepala Desa Tadisi, Paulus Palullungan, menjelaskan bahwa jembatan tersebut sudah tua dan sebelumnya dibangun di masa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Kondisi infrastruktur di pedesaan yang kurang mendapat prioritas menjadi perhatian serius. Dalam hal ini, jembatan yang rusak bukan hanya soal usia, melainkan juga dampaknya bagi masyarakat lokal. Meski jembatan tersebut digunakan sebagai jalan alternatif, peran infrastruktur seperti ini bagi mobilitas anak-anak sekolah sangatlah vital. Ironisnya, menurut Paulus, jembatan tersebut bukan bagian dari jalur utama dan aktivitas warga tidak terganggu dengan ketiadaannya. Ia menambahkan bahwa ada jalan lain yang hanya berjarak sekitar 50 meter, sehingga jembatan itu dianggap tidak esensial untuk diperbaiki.
Baca Juga: Murid SD Tercebur saat Jembatan Ambruk di Mamasa, Warga Sigap Beri Pertolongan
Namun, ada sesuatu yang menarik dari keputusan sang kepala desa. Ketika diminta konfirmasi, Paulus menyatakan, "Makanya tidak saya prioritaskan usulannya masyarakat, karena bukan dana sedikit itu untuk diperbaiki." Ini menunjukkan dilema yang kerap dihadapi oleh pemerintah daerah, di mana prioritas anggaran sangat menentukan apakah proyek perbaikan infrastruktur akan dilaksanakan atau tidak. Apalagi, jika perbaikan yang dibutuhkan bukanlah rehab ringan, melainkan perbaikan besar yang tentunya memerlukan biaya besar.
Di balik pernyataan tersebut, terselip realitas kondisi pedesaan yang kerap diabaikan dalam prioritas pembangunan. Jembatan rusak, jalan berlubang, hingga fasilitas umum yang minim perawatan adalah kenyataan yang dihadapi banyak desa di Indonesia. Meski tidak mengganggu aktivitas sehari-hari secara langsung, keberadaan infrastruktur yang layak tentu bisa menghindarkan masyarakat dari bahaya seperti yang terjadi di Tadisi. Jika tidak ada anggaran yang memadai untuk perbaikan besar, lalu sampai kapan masyarakat akan bergantung pada jembatan yang sudah tua dan berbahaya?
Selain itu, keputusan untuk tidak memperbaiki infrastruktur ini juga bisa memunculkan ketidakpuasan di masyarakat. Apakah kepala desa cukup mendengar aspirasi warga atau malah fokus pada efisiensi anggaran? Walaupun Paulus menyebutkan bahwa biaya perbaikan akan besar, pertanyaan mengenai prioritas tetap harus diperhatikan, terutama ketika keamanan dan keselamatan masyarakat menjadi taruhan.
Kejadian seperti ini menyadarkan kita bahwa infrastruktur pedesaan kerap kali tidak menjadi prioritas utama. Tentu, keterbatasan anggaran seringkali menjadi alasan yang kuat. Namun, penting untuk diingat bahwa infrastruktur adalah tulang punggung bagi masyarakat, terutama di daerah yang sulit diakses dan minim pilihan transportasi. Jika jembatan atau fasilitas umum lainnya rusak, risiko yang dihadapi jauh lebih besar dibanding sekadar masalah aksesibilitas—seperti insiden anak-anak yang tercebur ke sungai ini.
Maka, peristiwa ini seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memikirkan kembali bagaimana mengalokasikan dana yang lebih merata untuk infrastruktur di daerah terpencil. Dengan begitu, kejadian serupa dapat dihindari, dan masyarakat dapat merasa lebih aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari.