Pemilik Lahan Temukan Minyak Bumi? Prosedur Lapor, Ganti Rugi dan Syarat Kelola

Sulawesitoday - Bayangkan skenario ini. Cangkul sedang diayunkan untuk menanam singkong, tiba-tiba cairan hitam pekat menyembur dari dalam tanah. Bau gas menyengat. Hati berdegup kencang karena mengira harta karun cair telah ditemukan di halaman rumah.

Namun, sebelum buru-buru memesan mobil mewah, ada baiknya memahami aturan main di Republik ini. Pemilik lahan harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Pahami Garis Batas Hak

Sertifikat tanah di tangan adalah bukti sah penguasaan permukaan bumi. Namun, hukum agraria Indonesia menganut asas pemisahan yang tegas. Hak milik atas sebidang lahan hanya berlaku untuk permukaan tanah, tidak mencakup kekayaan alam di perut bumi.

Berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, minyak dan gas bumi adalah milik negara yang dikuasai untuk kemakmuran rakyat. Maka, penemuan cairan hitam itu secara hukum adalah milik publik yang diatur oleh negara.

Langkah Pertama: Melapor

Hal pertama yang wajib dilakukan adalah melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang. Jangan sekali-kali mencoba melakukan pengeboran mandiri tanpa izin karena tindakan tersebut dilarang dan bisa berujung pidana.

Masyarakat dapat menghubungi Contact Center ESDM 136 yang disediakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaporkan permasalahan migas. Laporan ini penting agar negara dapat melakukan inventarisasi dan memastikan keamanan lokasi dari risiko ledakan atau pencemaran lingkungan.

Menemukan minyak di lahan pribadi? Simak prosedur lapor ke Contact Center 136, penjelasan hukum Pasal 33 UUD 1945, sistem ganti rugi lahan, hingga syarat mengelola sumur minyak masyarakat.

Negosiasi Ganti Rugi

Setelah melapor, negara atau perusahaan yang ditunjuk—seperti Pertamina—akan melakukan eksplorasi untuk memastikan nilai ekonomis temuan tersebut. Jika lahan tersebut perlu digunakan untuk operasional pengeboran, pemilik lahan berhak menerima ganti rugi atas pembebasan tanahnya.

Proses ini dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat guna mencapai harga yang layak dan adil. Sebagai gambaran, warga di Desa Sukawijaya, Bekasi, menerima kompensasi sebesar Rp 230 ribu per meter persegi untuk lahan sawah mereka yang dibebaskan. Ganti rugi bisa berupa uang, tanah pengganti, atau bentuk lain yang disepakati.

Peluang Pengelolaan Lewat Aturan Baru

Kini ada angin segar melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton, namun diberi legalitas untuk mengelola sumur minyak yang sudah berproduksi. Langkahnya adalah dengan membentuk wadah seperti Koperasi, UMKM, atau bekerja sama dengan BUMD.