DPR Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Ikuti Jejak Bupati Pati soal Transparansi dan Akuntabilitas

Sulawesitoday - Suara-suara keberatan warga Pati menggema. Kebijakan Bupati Pati, Sudewo, soal kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 250 persen bagai percikan api yang menyulut demonstrasi. Peristiwa ini menjadi sorotan serius di Kompleks Parlemen Senayan. Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, melihat kejadian tersebut sebagai peringatan keras bagi seluruh kepala daerah. "Akuntabilitas dan transparansi adalah harga mati," kata Rifqinizamy. Kebijakan publik, katanya, tidak boleh diambil sepihak. Harus ada ruang komunikasi dengan rakyat.

Rifqinizamy menekankan pentingnya komunikasi politik yang efektif. Pemerintahan daerah, sambungnya, seharusnya terbuka soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masyarakat berhak tahu pendapatan daerahnya. Mereka juga harus tahu kebutuhan mendesak apa yang sedang dihadapi.

“Kalau apbd-nya belum mampu, sampaikan pada masyarakat,” jelas Rifqinizamy. Katanya, keterbukaan adalah fondasi. Itu juga berlaku saat program-program daerah tidak bisa berjalan karena tidak ada uang. “Komunikasi ini penting,” tambahnya. Menurutnya, ini cara membangun tata kelola pemerintahan yang sensitif terhadap publik. Pemerintahan yang baik itu melibatkan publik.

Terkait desakan pemakzulan bupati, Rifqinizamy menilai itu terlalu cepat. Ia menegaskan bahwa pembentukan pansus oleh DPRD Pati belum perlu. Hak menyatakan pendapat pemakzulan, menurutnya, bukanlah jalan keluar satu-satunya. Masih ada opsi lain. “Kasus Pati ini tidak harus berakhir dengan pemakzulan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, fungsi check and balances antara eksekutif dan legislatif perlu dimaksimalkan. DPRD Pati, sebutnya, bisa memperbaiki kebijakan bupati yang dianggap kurang baik. Bukan langsung menggulingkan. “Mas Sudewo masih punya waktu satu tahun kurang,” jelasnya. Ia berharap bupati diberi kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang baik. Mengaitkan dengan tema keadilan, Rifqinizamy mengingatkan, setiap pemimpin harus mendengarkan rakyatnya. Setiap kebijakan butuh pertimbangan matang. Terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Baca Juga: KPK Sita Dua Mobil Mewah dan Uang Rp2 Miliar dari OTT Suap Izin Hutan PT Inhutani V