KPK Bongkar Skema Splitting Kuota Haji 2024, Kapusdatin BP Haji Diperiksa Intensif

Koordinasi dengan berbagai instansi terkait terus diintensifkan. Langkah ini untuk memastikan tidak ada celah bagi pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Masyarakat, khususnya calon jemaah haji, menanti kepastian hukum. Transparansi penuh dalam pengelolaan kuota haji menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi.

Komitmen KPK memberantas korupsi di sektor keagamaan mendapat apresiasi luas. Sektor yang seharusnya suci dari praktik kotor ini harus dibersihkan total.

Baca Juga: Terobosan Hukum Budaya, Parigi Moutong Sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah