Tiga Proyek Jalan Parigi Moutong Jadi Bancakan, Kejati Kantongi Bukti Kuat Jerat IS, NM, dan SA

Hari yang sama penetapan tersangka dilakukan. Enam surat penetapan dikeluarkan bersamaan. Print-01 hingga Print-06 mencatat sejarah. Minimal dua alat bukti telah terkumpul.

• Apa Modus Penyimpangan yang Terungkap?

Penyidik menemukan fakta mengejutkan. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Material berkualitas rendah digunakan. Harga tetap mengacu standar tinggi.

Volume pekerjaan diduga dimainkan. Pengukuran lapangan tidak sesuai dokumentasi. Laporan progres dipercantik angkanya. Realisasi fisik jauh dari klaim.

PPK sebagai pengawas justru terlibat. Fungsi kontrol tidak berjalan maksimal. Dugaan kolusi antara pejabat dan kontraktor. Benturan kepentingan sangat kentara.

Sistem pengadaan dipertanyakan penyidik. Proses lelang patut dicurigai. Pemenang seperti sudah ditentukan. Persaingan sehat tidak tercipta.

• Berapa Kerugian Negara yang Ditimbulkan?

Perhitungan masih berlangsung intensif. Tim ahli dari BPK dilibatkan. Audit investigatif tengah berjalan. Angka pasti belum bisa dirilis.

Indikasi awal menunjukkan nilai fantastis. Ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dana APBD Parigi Moutong terserap sia-sia. Pembangunan tidak memberikan manfaat optimal.

Masyarakat pengguna jalan yang rugi. Akses transportasi tetap buruk. Biaya operasional kendaraan meningkat. Potensi ekonomi daerah terhambat.

Negara kehilangan dua kali lipat. Anggaran terbuang percuma pertama. Biaya perbaikan jalan kedua. Belum lagi kerugian immaterial masyarakat.

• Apa Langkah Hukum Selanjutnya?

Penyidikan memasuki tahap intensif. Pemeriksaan tersangka akan dilakukan. Barang bukti terus dikumpulkan. Saksi ahli akan dimintai keterangan.

Kejati Sulteng berkomitmen tuntas. Perkara ini tidak akan mandeg. Proses hukum berjalan transparan. Masyarakat bisa memantau perkembangan.

Ancaman pidana menanti tersangka. Pasal 2 atau 3 UU Tipikor mengintai. Hukuman maksimal 20 tahun penjara. Denda miliaran rupiah bisa dijatuhkan.

Pengembalian kerugian negara wajib dilakukan. Aset tersangka bisa disita. Pemulihan keuangan negara prioritas. Efek jera harus tercipta.

Laode Abdul Sofian, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulteng, memastikan proses hukum berjalan profesional. "Kami telah mengumpulkan alat bukti yang cukup," tegasnya dalam rilisan resmi. Penetapan tersangka bukanlah akhir. Ini baru permulaan perjalanan panjang menuju keadilan.

Kasus korupsi infrastruktur seperti ini menyisakan luka mendalam. Jalan yang seharusnya membawa kemajuan malah menjadi jalan menuju sel tahanan. Parigi Moutong mencatat sejarah kelam. Namun sejarah juga mencatat, keadilan lambat tapi pasti datang.