Calon Praja IPDN Tewas Usai Apel, Keluarga Tolak Autopsi Meski Publik Curiga

• Mengapa Keluarga Menolak Autopsi?

Keputusan keluarga mengejutkan banyak pihak. Mereka menolak autopsi jenazah. Padahal publik menuntut klarifikasi detail.

Arief menjelaskan alasan penolakan itu. Keluarga menerima ini sebagai takdir. Mereka ikhlas menerima kepergian Maulana.

"Tidak ada masalah. Sudah menerima karena memang takdirnya," ungkap Arief. 

Pihak kampus sempat menyarankan autopsi. Namun keluarga menolak halus. "Kita sarankan mau diautopsi? Mereka bilang tidak usah," terang Arief.

Jenazah dimakamkan Jumat pagi. Pemakaman dilakukan langsung di kampung halaman. "Sudah dimakamkan tadi pagi. Di Maluku, langsung oleh keluarga," sebut Arief.

Penolakan autopsi ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Sebagian publik menilai keputusan itu terlalu cepat. Ada yang bertanya apakah ada tekanan tersembunyi. Namun pihak IPDN membantah hal tersebut.

• Apakah Ada Kekerasan di IPDN?

Isu kekerasan menyeruak di medsos. Banyak yang menduga ada perploncoan. Senior dituding menyiksa calon praja baru.

IPDN membantah keras tuduhan itu. Arief menegaskan kampus sudah menerapkan zero tolerance. Tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun.

"Isu di medsos kadang kalang kabut. Di IPDN sudah zero kekerasan," ujar Arief tegas.

Ia menjelaskan, calon praja baru belum berinteraksi dengan senior. Program Diksarmendispra sepenuhnya diawasi tim resmi kampus. Tidak ada ruang untuk perploncoan.

"Untuk calon praja belum berhubungan dengan senior. Semuanya murni karena almarhum henti jantung," tambah Arief menegaskan.

Hasil pemeriksaan medis memperkuat pernyataan itu. Tidak ada bekas luka. Tidak ada tanda kekerasan fisik. Semua murni kondisi medis.

Namun publik tetap skeptis. Mengingat track record IPDN yang sempat bermasalah. Beberapa tahun lalu, kasus kekerasan pernah menghebohkan. Kepercayaan publik belum sepenuhnya pulih.

• Bagaimana Respons Istana?

Mensesneg Prasetyo Hadi ikut angkat suara. Ia menyoroti kasus ini serius. Evaluasi sistem pendidikan diperlukan segera.

Prasetyo menyebut kasus serupa pernah terjadi. Tidak hanya di IPDN Jatinangor. Beberapa lembaga semi-militer mengalami hal sama.