Mekanisme pelaporan ke presiden ini sebenarnya strategis. KPK memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan. Bukan kepada kekuasaan, melainkan kepada keadilan.
Apa yang Dikatakan Prabowo Soal Whoosh Sebelumnya?
Kembali ke Selasa, 4 November 2025. Lokasi: Stasiun Tanah Abang yang baru direnovasi. Acara revitalisasi sedang berlangsung. Prabowo hadir. Lalu dia bicara soal Whoosh.
"Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," kata Prabowo di depan hadirin. Nadanya meyakinkan. Percaya diri.
Dia bahkan menegaskan lagi. "Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung nggak ada masalah itu." Pernyataan yang tegas. Seolah ingin menutup semua spekulasi yang berkembang.
Kepada PT KAI, Prabowo punya pesan khusus. "Jadi, PT KAI nggak usah khawatir, semua nggak usah khawatir, kita layani rakyat kita." Fokus pada pelayanan. Bukan pada polemik.
Yang menarik adalah kalimat terakhirnya. "Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh." Dia ambil alih tanggung jawab sepenuhnya.
Pernyataan Prabowo ini sebenarnya pisau bermata dua. Di satu sisi menenangkan. Di sisi lain membuka pintu pertanyaan. Jika tidak ada masalah, kenapa harus ada pernyataan resmi? Kenapa harus ada jaminan dari kepala negara?
Dari Mana Asal Muasal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh?
Semuanya berawal dari Mahfud MD. Mantan Menko Polhukam itu buka kartu. Tanggal 14 Oktober 2025. Medium-nya YouTube channel pribadinya. Mahfud MD Official namanya.
Dia ungkap angka yang mengejutkan. "Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat tetapi di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS, naik tiga kali lipat," kata Mahfud.
Tiga kali lipat. Angka itu bukan main-main. Dari 17 juta dolar AS per kilometer jadi 52 juta dolar AS. Selisihnya 35 juta dolar AS. Per kilometer. Kalikan dengan total panjang jalur. Hasilnya? Fantastis.
Mahfud kemudian melontarkan pertanyaan krusial. "Siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini."
Pertanyaan itu menggantung. Menciptakan kegelisahan. Public pun mulai bertanya-tanya. Kemana uang rakyat mengalir? Siapa yang menikmati selisih harga itu?
Mahfud sendiri bersikap kooperatif. Dia bilang siap dipanggil KPK. Siap dimintai keterangan. Tapi ada satu hal yang dia tolak. Dia tidak mau bikin laporan resmi. Hanya sebatas ungkap informasi saja.
Artikel Terkait
Ratusan PPPK Donggala Geruduk Kantor Gubernur Sulteng, Tagih Gaji yang Tertunda
Perubahan Status Kawasan Hutan dalam Revisi RTRW Parigi Moutong Jadi Atensi DPRD Parigi Moutong
Ribuan Guru PGRI Luwu Utara Demo Tuntut Keadilan Dua Guru SMAN 1 Masamba Kena PTDH
Jusuf Kalla Ngamuk Tanah Belasan Hektar Miliknya Dirampok, Tuding Ada Permainan Kotor!
Dampak Revisi RTRW Parigi Moutong yang Jadi Fokus DPRD, Terhadap Izin Investasi dan Tata Ruang Lama