Bandara IMIP Dicurigai Jadi Pintu Masuk Pekerja Migran Ilegal, Pakar Hukum Desak Investigasi Transparan

Herman tidak ragu dengan jawabannya. Ya. "Kalau tertutup dari sistem negara, siapa pun harus ditertibkan," katanya mantap. Ia menyebut dua nama tegas: Bandara IMIP dan pertambangan Bintang Delapan. "Keduanya harus ditertibkan," ujarnya.

Penertiban bukan semata soal aturan. Ini tentang penegakan hukum dan keadilan. "Kalau ada yang menabrak aturan hukum, harus ditertibkan," kata Herman dengan nada tak bisa ditawar.

Kawasan Morowali kini menjadi sorotan nasional. Bukan hanya soal bandara ilegal, tapi juga dugaan eksploitasi sumber daya alam tanpa pengawasan memadai. Pekerja asing mendominasi, sementara warga lokal terpinggirkan. Hasil tambang mengalir keluar, tapi kontribusi untuk negara dipertanyakan.

Titib menekankan urgensi transparansi penuh. Publik berhak tahu apa yang terjadi di kawasan strategis itu. "Keberadaan bandara ilegal milik perusahaan swasta harus dipertanggung-jawabkan negara," tegasnya.

Herman menambahkan, kawasan strategis memang perlu dilindungi. Tapi perlindungan tidak sama dengan ketertutupan. Pengawasan negara harus tetap berjalan. Imigrasi, bea cukai, dan institusi terkait harus beroperasi normal.

 Baca Juga: Kemenhub Diam-Diam Cabut Izin Bandara IMIP Sejak Oktober, Jauh Sebelum Polemik Mencuat