Oknum Penegak Hukum Diduga Kendalikan Akses Alat Tambang Ilegal Lambunu

Jika dugaan keterlibatan oknum APH terbukti, maka modus ini menunjukkan ada potensi perlindungan sistematis. Oknum penegak hukum yang seharusnya memberantas justru memfasilitasi. Bahkan mungkin mendapatkan keuntungan finansial dari aktivitas ilegal tersebut.

• Mengapa PETI Lambunu Terus Beroperasi?

Kawasan Lambunu memang telah lama dikenal. Sebagai salah satu titik PETI emas aktif di Sulawesi Tengah. Aktivitas penambangan tanpa izin ini kerap menjadi perhatian. Baik dari sisi kerusakan lingkungan maupun aspek legalitas.

Keberadaan PETI menimbulkan dampak ganda. Pertama, kerusakan lingkungan yang masif. Hutan dibabat, sungai tercemar merkuri, tanah terkikis. Kedua, potensi praktik ekonomi bawah tanah yang merugikan negara. Tidak ada pajak, tidak ada royalti, tidak ada kontribusi ke APBD.

Ketika ada dugaan keterlibatan oknum APH dalam mengatur atau memfasilitasi aktivitas ilegal ini, persoalan jadi lebih serius. Ini bukan lagi soal pelanggaran administratif biasa. Tapi potensi kolusi yang merusak institusi penegak hukum itu sendiri.

Dugaan semacam ini memerlukan perhatian serius. Pihak berwenang harus melakukan investigasi mendalam. Memastikan tidak ada oknum penegak hukum yang justru menjadi bagian dari persoalan. Bukan solusinya.

Jika dibiarkan tanpa klarifikasi dan investigasi, ini berpotensi merusak kepercayaan publik. Terhadap institusi penegak hukum yang seharusnya melindungi. Dan memperlemah upaya pemberantasan pertambangan ilegal di Sulawesi Tengah.

Lambunu hari ini menjadi cermin. Dari betapa kompleksnya persoalan PETI di negeri ini. Ketika penegak hukum ikut bermain, siapa yang akan menegakkan aturan? Pertanyaan ini menggantung. Menunggu jawaban dari investigasi yang semoga segera dilakukan.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

Baca Juga: Oknum Pengumpul Fee PETI Parigi Moutong Diduga Miliki Bekingan Kuat, Pungutan 12 Persen Jadi Sorotan