Banjir Sumatera Buka Borok, BNPB Tak Punya Infrastruktur Informasi Valid - Andalkan Medsos

Sulawesitoday - Pernyataan kontroversial Kepala BNPB Suharyanto soal banjir Sumatera membuka tabir lemahnya infrastruktur data kebencanaan nasional. Akademisi menyebut ada gap fatal dalam penanganan krisis.

Akhir November 2025 mencatat momen janggal. Saat banjir bandang menerjang Sumatera, kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana justru melontarkan klaim mengejutkan. Suharyanto menyebut kondisi bencana "mencekam di media sosial". Realitas lapangan katanya berbeda.

Pernyataan itu dilontarkan 28 November 2025. Konferensi pers dampak banjir. "Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan," ujar Suharyanto. Ia menyebut Tapanuli Tengah paling serius. Wilayah lain relatif membaik.

Klaim tersebut memantik reaksi keras. Publik mempertanyakan dasar pernyataan. Dua hari kemudian, 30 November 2025, nada berubah. Suharyanto tiba di Tapanuli Selatan. Kejutan menanti. "Nah, Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati," katanya saat mengunjungi salah satu wilayah terdampak terparah.

Permintaan maaf datang terlambat. Kerusakan sudah meluas. Korban terus berjatuhan. Pertanyaan mengemuka: mengapa informasi awal meleset jauh?

Mengapa Sistem Peringatan Dini Absen?

Akademisi Sulfikar Amir membedah akar masalah. Menurutnya, faktor krusial penanganan bencana adalah informasi. "Di dalam penanganan bencana, salah satu faktor yang sangat menentukan di dalam mitigasinya itu adalah informasi," ujarnya dalam podcast Forum Keadilan TV, Senin 15 Desember 2025.

Sulfikar mengidentifikasi dua jenis informasi vital. Pertama, apa yang sedang terjadi. Kedua, apa yang harus dilakukan selanjutnya. "Ini mestinya udah masuk ke masyarakat ketika peristiwa itu berlangsung selama 1 hari pertama, masyarakat harus sudah mendapatkan informasi apa yang terjadi dan apa yang mereka harus lakukan," jelasnya.

Fakta di lapangan berbicara lain. Hari pertama bencana, masyarakat tak mendapat informasi memadai. Peringatan dini tidak berfungsi. Sistem yang seharusnya jadi benteng pertama justru absen. Masyarakat mengandalkan informasi dari media sosial. BNPB terlambat merespon.

Ironi Negara Rawan Bencana Tanpa Infrastruktur Valid

Indonesia berdiri di atas ring api Pasifik. Dataran tinggi rawan longsor tersebar luas. Gunung berapi aktif berjumlah ratusan. Posisi geografis menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berisiko bencana tertinggi dunia.

"Coba kita bayangkan, negara dengan salah satu risiko bencana yang tinggi tapi tidak punya sistem peringatan dini yang memadai, kan ironis," tegas Sulfikar. Ironi ini mencerminkan kegagalan struktural. Bukan sekadar kelalaian individu.

Sulfikar melanjutkan analisisnya lebih dalam. "Karena tidak ada informasi yang jelas, BNPB pun tidak punya infrastruktur informasi yang valid sehingga Kepala BNPB akhirnya mengambil sikap yang mungkin meremehkan," ungkapnya. Pernyataan kontroversial Suharyanto bukan lahir dari arogansi. Melainkan dari kekosongan data.

BNPB mengandalkan laporan sporadis. Koordinasi antarinstansi lemah. Teknologi sensor minim. Satelit pemantau cuaca tidak terintegrasi optimal. Hasilnya, pejabat tertinggi lembaga kebencanaan nasional justru bergantung pada informasi medsos. Media yang notabene tidak terverifikasi.