Kehadiran alat pemotong bumi di kawasan hutan lindung itu berjalan sangat mulus tanpa hambatan berarti.
Nama oknum aparat setempat disinyalir menjadi jaminan agar operasional di lapangan tidak diganggu petugas.
Informasi mengenai rencana razia bahkan sering kali bocor lebih awal sebelum aparat gabungan tiba di lokasi.
"Jaringan ini bergerak cepat melakukan intimidasi kalau ada warga desa yang berani melayangkan protes," kata seorang warga lokal.
Pola operasi di tempat baru tersebut sama persis dengan modus lama yang digunakan di Sausu Torono.
Pemodal luar difasilitasi dan pasokan bahan bakar minyak bersubsidi untuk alat berat dialirkan secara lancar.
Uang kompensasi bernilai kecil juga ikut dibagikan guna membungkam suara kritis dari masyarakat sekitar.
Dampak buruk dari pengerukan emas secara liar ini sekarang mulai mengancam ruang hidup warga desa.
Bentang alam berubah drastis dan memicu ancaman banjir bandang saat curah hujan tinggi mengguyur.
Penggunaan bahan kimia berbahaya jenis merkuri secara sembunyi-sembunyi turut merusak kualitas air bersih masyarakat.
Polres Parigi Moutong sebenarnya gencar melakukan penyitaan alat berat di wilayah lain seperti Kasimbar dan Tombi.
Namun wilayah Sausu dan Maleali terkesan mendapat perlakuan khusus karena adanya pengaruh kekuatan internal.
Masyarakat sipil kini mendesak Kapolda Sulawesi Tengah untuk segera mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu.
Institusi kepolisian bisa kehilangan kepercayaan publik jika pembiaran pelanggaran kode etik ini terus berlanjut.
Upaya konfirmasi telah dikirimkan kepada Kabidpropam Polda Sulteng Kombes Pol Roy Satya Putra melalui pesan singkat.
Artikel Terkait
Kemenkum Sulteng Kawal Aturan Retribusi Aset Baru Toli-Toli
Anleg DPRD Parigi Moutong Desak Kembalikan Fungsi Lapangan Toraranga
Belanja Pegawai Tembus 60 Persen, DPRD Parigi Moutong Kritik Pengangkatan Tenaga Ahli
Gebrakan Pemda Parigi Moutong, Semua ASN Wajib Ikut Tes Urine
Dugaan Beking PETI Parigi Moutong Meluas, Oknum Polisi Garap Maleali