Proyek Mangkrak RSUD di Parigi Moutong Jadi Sorotan Pansus, Desak Audit Khusus BPK

Sulawesitoday - Seolah takdir kelam membayangi, proyek rehabilitasi ruang rawat inap berstandar KRIS di RSUD Raja Tombolotutu, Tinombo, kini jadi sorotan. Anggarannya memang miliaran, namun bangunan anyar itu hingga kini tak bisa difungsikan.

Mohammad Fadli, anggota DPRD Parigi Moutong, geram bukan kepalang, mendesak Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI untuk turun gunung, meninjau langsung kondisi proyek yang bermasalah itu.

Fadli menyayangkan, meski secara administratif pekerjaan tlah rampung, gedung yang seyogianya jadi penopang layanan kesehatan justru mangkrak.

"BPK memang telah melakukan audit dari sisi laporan keuangan. Tapi, DPRD, lewat Pansus, harus tinjau aspek konstruksi dan pemanfaatannya," tukas politisi PKS ini, Rabu (25/6), saat rapat Pansus LHP BPK bersama Dinkes dan dua RSUD, yakni Raja Tombolotutu dan Buluye Napoae Moutong.

Ia menambahkan, OPD teknis semisal Dinas PUPRP perlu dilibatkan tuk menilai kondisi teknis bangunan.

Kegeraman Fadli bukan tanpa alas an. Temuan BPK menyebut adanya kekurangan volume pekerjaan.

"Memang dari sisi kerugian keuangan negara ada, meskipun itu kecil. Tetapi, sesungguhnya ada kerugian yang lebih besar di situ, karena tidak bisa dimanfaatkan," terang Fadli, yang juga sekretaris Pansus LHP BPK.

Menurutnya, dampak riil terhadap pelayanan kesehatan jauh lebih besar ketimbang angka kerugian negara itu sendiri.

Lebih jauh, Fadli mendesak agar perusahaan-perusahaan yang mengerjakan proyek beranggaran jumbo namun hasilnya gagal fungsi, segera direkomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Ini perlu dilakukan agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan indikasi pelanggaran teknis atau penyimpangan, Pansus juga dapat merekomendasikan BPK untuk melakukan audit khusus.

Kejanggalan lain terkuak. Fadli merasa ada "rantai koordinasi yang terputus" dalam proyek ini. Pasalnya, Direktur RSUD Raja Tombolotutu, dr. Flora, mengaku tak pernah dilibatkan dalam proses pelaksanaan.

"Kalau direktur rumah sakit sebagai pengguna anggaran tidak dilibatkan, dan tidak diberikan dokumen apapun soal pekerjaan itu, berarti ada rantai koordinasi yang terputus. Ini patut didalami. Karena kalau begini modelnya, secara sempit saya memaknai ada sesuatu yang disembunyikan," ungkap Fadli, penuh curiga.

Dalam rapat tersebut, dr. Flora membenarkan pernyataan Fadli. Selama proses rehabilitasi berlangsung, ia tak pernah diajak pengecekan, apalagi menerima dokumen pekerjaan dari pelaksana maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahkan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dr. Flora sudah berkali-kali meminta dokumen atau data perhitungan volume pekerjaan melalui grup WhatsApp yang berisi PPK dan pelaksana.