Denda PLN Rp700 Juta Ancam Nasib Ratusan Pelamar Kerja Packing House, Ini Respon DPRD Parigi Moutong

Parigi Moutong bukan daerah dengan lapangan pekerjaan melimpah. Setiap kesempatan kerja formal seperti ini adalah anugerah. Ketika perusahaan terancam mandeg gara-gara denda, bukan cuma investor yang rugi. Masyarakat lokal juga ikut dirugikan.

Transparansi menjadi kunci. PLN perlu menjelaskan metodologi perhitungan secara terbuka. Bukan sekadar melempar angka tanpa justifikasi teknis yang memadai.

Di sisi lain, perusahaan juga harus bertanggung jawab bila memang terbukti melanggar. Namun sanksi harus proporsional dan tidak mematikan usaha.

• Pengawasan atau Penghalang Investasi?

Ada ironi dalam kasus ini. PLN sebagai BUMN seharusnya mendukung iklim investasi daerah. Tapi kebijakan denda yang memberatkan justru berpotensi mengusir pelaku usaha.

Parimo membutuhkan investasi untuk tumbuh. Packing house durian adalah salah satu harapan sektor agrikultur daerah ini. Produk durian lokal bisa diolah dan dipasarkan lebih luas. Penyerapan tenaga kerja meningkat. Ekonomi lokal bergerak.

Namun bila setiap langkah investasi dihambat regulasi kaku, bagaimana daerah bisa maju?

Pertanyaan ini menggantung. Belum ada jawaban pasti dari pihak PLN maupun pemerintah daerah. Yang jelas, janji satu minggu itu akan menjadi ujian. Apakah sistem birokrasi kita berpihak pada investasi produktif atau sekadar mengejar target pendapatan?

Ratusan calon pekerja menunggu dengan cemas. Mereka tidak peduli soal kompleksitas hukum atau perhitungan teknis PLN. Yang mereka inginkan sederhana: kesempatan bekerja dan menghidupi keluarga.

Semoga satu minggu ke depan membawa kabar baik. Bukan sekadar janji kosong yang berakhir di meja birokrasi. Karena dibalik angka Rp700 juta itu, ada ratusan mimpi yang layak diperjuangkan.

Baca Juga: DPRD Parigi Moutong Tolak Bentuk Pansus Kisruh Pengusulan 53 Titik WPR