Infrastruktur Masih Dominan, Bappelitbangda Soroti Ketimpangan Usulan 2027

Sulawesitoday - Uang Rp1,76 triliun itu sekilas terlihat besar. Sangat besar. Tapi bagi Kabupaten Parigi Moutong, angka itu adalah angka "keketatan". Itulah proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2027 mendatang.

Senin, 30 Maret 2026, suasana di ruang Musrenbang RKPD mendadak penuh hitung-hitungan. Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, berdiri di sana. Memaparkan kenyataan pahit yang harus dikunyah: kemampuan fiskal daerah sedang diuji.

Anggaran triliunan itu tidak murni untuk membangun jalan atau jembatan. Harus dipotong sana-sini. Ada belanja operasi. Ada belanja modal. Ada belanja tidak terduga. Hingga belanja transfer.

"Seluruh usulan yang masuk akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Irwan tegas. Kalimat itu adalah kode keras: tidak semua keinginan bisa dikabulkan.

Ada fenomena menarik tahun ini. Agak terbalik dari biasanya. Usulan yang datang dari "pokok pikiran" (Pokir) anggota DPRD justru lebih gemuk. Lebih besar ketimbang usulan murni dari Musrenbang masyarakat.

Artinya? Suara dari kursi parlemen sedang sangat vokal.

Sektor infrastruktur tetap jadi primadona. Dinas Pekerjaan Umum (PU) kebanjiran proposal. Semua ingin aspal. Semua ingin beton. Padahal, Irwan mencatat ada satu masalah fundamental: partisipasi antar kecamatan belum merata. Ada daerah yang sangat rajin mengusulkan, ada yang adem-ayem saja.

Tantangan bagi Pemkab Parigi Moutong kini bukan sekadar membagi uang. Tapi bagaimana memastikan pembangunan tidak hanya menumpuk di satu titik yang suaranya paling lantang.

Pemerataan adalah kunci. Jika tidak, anggaran Rp1,76 triliun itu hanya akan jadi angka yang lewat tanpa makna bagi warga di pelosok kecamatan yang sepi usulan.

Bukan Sekadar Musrenbang, Cara Parimo Kejar Angka Kemiskinan Lewat Mesin Pertanian