Bukan Sekadar Absensi, ASN Parigi Moutong Kini Mulai Terapkan WFA Secara Terukur

Sulawesitoday - Gedung Lantai II Kantor Bupati hari Kamis 2 April 2026 mendadak riuh. Sekretaris Daerah, Zulfinasran, mengumpulkan seluruh kepala dinas, camat, hingga lurah. Agendanya satu: menyamakan langkah.

Pemerintah pusat sudah mengetuk palu. Kebijakan bekerja dari mana saja bukan lagi eksperimen. Ini adalah strategi efisiensi. Efisiensi energi, juga efisiensi anggaran. Tapi, ada syarat mutlaknya: kualitas pelayanan tidak boleh melorot.

"Ini arahan pusat yang harus kita sikapi dengan serius," ujar Zulfinasran di depan para bawahannya.

Daerah diberi ruang fleksibilitas. Mau pilih Senin atau Jumat untuk WFA, silakan. Yang penting satu: urusan rakyat harus tetap beres.

Pagar-Pagar Ketat

Jangan bayangkan WFA ini sebagai ajang libur tambahan. Pemkab Parigi Moutong sudah memasang pagar yang tinggi. Prinsipnya tiga: Terencana, Terukur, dan Akuntabel.

Ada yang boleh "bebas", ada yang tetap harus di meja. Para pejabat struktural—dari pimpinan tinggi sampai lurah—tetap wajib Work From Office (WFO). Begitu juga dengan garda terdepan: tenaga kesehatan, petugas bencana, urusan KTP, keamanan, hingga guru. Mereka tetap harus hadir secara fisik.

Lalu, bagaimana dengan ASN yang mendapat jatah WFA? Aturannya tegas. Mereka dilarang keluyuran. "Wajib berada di domisili masing-masing," begitu bunyi salah satu poin krusial dalam rapat tersebut. Ponsel harus aktif. Koneksi harus daring. Jika ada urusan darurat, mereka harus siap dipanggil ke kantor detik itu juga.

Kinerja mereka tetap dipelototi melalui laporan harian. Tanpa tawar-menawar.

Teknologi Sebagai "Mata"

Tentu, pengawasan menjadi tantangan besar. Plt. Kepala BKPSDM, Aktorismo Kay, sudah punya jurus. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan BKN. Senjatanya adalah aplikasi absensi online.

Teknologi inilah yang nantinya akan menjadi "mata" bagi pemerintah. Lewat aplikasi, kedisiplinan ASN dipantau meski tak saling tatap muka.

Parigi Moutong sedang membuktikan sesuatu. Bahwa pelayanan prima tidak lagi terhambat oleh sekat dinding kantor. Bahwa pengabdian itu tentang karya nyata, bukan sekadar durasi duduk di kursi empuk.

"Metode terbaik harus dirumuskan agar pelayanan publik tidak kendor sedikit pun," tegas Sekda lagi.