Benalu Kompetensi di Lingkaran Kekuasaan

Mendesak Akuntabilitas Radikal

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak boleh lagi bersembunyi di balik kata "hak prerogatif". Transparansi adalah harga mati. Posisi kita jelas: setiap rupiah yang keluar untuk honorarium tenaga ahli harus berbanding lurus dengan capaian kinerja yang bisa diukur oleh publik.

Sudah saatnya DPRD Parigi Moutong tidak hanya menjadi penonton dalam sirkus pengangkatan ini. Pengawasan harus diperketat; setiap tenaga ahli wajib memaparkan rencana kerja dan laporan capaian secara berkala kepada masyarakat.

Jika mereka hanya hadir untuk menggugurkan kewajiban administratif tanpa kontribusi teknis, maka pilihannya hanya satu: pecat atau hapus jabatannya.

Pembangunan Parigi Moutong tidak boleh disandera oleh politik akomodasi yang murahan.

Jika Bupati ingin dikenang sebagai pemimpin yang membawa transformasi, mulailah dengan membersihkan lingkaran terdekat dari para pembisik yang hanya pandai mengangguk namun nihil kompetensi.

Jangan biarkan APBD habis untuk membiayai gimik politik, sementara rakyat tetap berkubang dalam ketertinggalan.