Legislator Mustakim Kono Pasang Badan Hadang Penggusuran Warga Demi Smelter

Sulawesitoday - Isu panas soal relokasi pemukiman warga akibat proyek smelter di Kecamatan Siniu akhirnya sampai ke telinga Mustakim Kono. Ketua Fraksi Golkar DPRD Parigi Moutong itu pasang badan. Ia memastikan kabar penggusuran warga demi industri tersebut hanyalah isapan jempol belaka.

"Saya tegaskan, info itu tidak benar," ujar Mustakim di hadapan warga Desa Toraranga, Sabtu, 25 April 2026.

Gaya bicaranya taktis. Khas politisi yang tahu cara menenangkan massa. Pria yang akrab disapa Takim ini membawa pesan yang gamblang: investasi silakan masuk, tapi jangan injak kaki rakyat.

Logikanya sederhana saja. Kalau perusahaan datang membawa kemakmuran, Takim siap menyambut. Tak tanggung-tanggung, ia pakai istilah "gelar karpet merah". Tapi, kalau rakyat ujung-ujungnya sengsara, ia berjanji akan jadi orang pertama yang memimpin perlawanan.

Warga yang hadir di Kantor Desa Toraranga pun riuh. Lega. Beban soal bayang-bayang kehilangan rumah sejenak tanggal.

Memang, suasana reses kali ini terasa lebih "berisi". Di sana ada Kepala Desa Toraranga, Silangan Barat, Tandaigi, hingga Marantale. Mereka berkumpul bukan sekadar untuk formalitas. Ada urusan perut dan hajat hidup orang banyak yang musti di tumpahkan.

Mulai dari urusan air bersih, bibit durian montong, hingga nasib 59 kepala keluarga yang rumahnya masih gelap gulita tanpa listrik. Belum lagi soal jalan usaha tani yang rusak dan upah pekerja lokal yang minta di perhatikan.

Takim mencatat semuanya. Telaten.

Namun, ia juga jujur soal kondisi dapur daerah. Anggaran Kabupaten Parigi Moutong sedang tidak baik-baik saja. Sedang ada efisiensi besar-besaran. Tapi bagi Takim, itu bukan alasan untuk angkat tangan.

Baca Juga: Reses Malam di Donggulu, Harapan di Pundak Sayutin

"Saya tidak akan tinggal diam," katanya mantap.

Politisi kuning ini sadar betul. Kalau cuma mengandalkan APBD kabupaten, mungkin banyak usulan warga yang bakal menguap. Maka, jalurnya harus diperlebar. Ia berjanji akan "berteriak" ke tingkat provinsi hingga ke pusat. Jemput bola, istilahnya.

Kepada para kepala desa, ia meminta satu hal: segera buat proposal. Administrasi harus rapi agar perjuangan politiknya punya dasar yang kuat.

Begitulah reses di Siniu. Antara harapan warga yang menumpuk, keterbatasan kas daerah, dan janji seorang legislator untuk tetap berdiri di garda terdepan. Politik memang soal seni memperjuangkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bukan? Dan hari itu, Takim sedang memainkan peran itu dengan sangat apik.