Jelang Pilkada 2024, Kemenkumham Sulteng Fokus Pantau Hak Pilih Warga Binaan

Sulawesitoday - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah fondasi bagi Pilkada yang adil dan demokratis. Begitulah pesan tegas yang disampaikan oleh Hermansyah Siregar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng), saat membahas persiapan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dalam pandangannya, netralitas ini bukan sekadar formalitas, tetapi elemen utama yang dapat menciptakan iklim politik kondusif.

Baca Juga: Serangan Kampanye Hitam Makin Masif! Warga Tak Lagi Diam, Desak Paslon 01 BERAMAL Lapor Hukum

"Netralitas ASN akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan Pilkada yang demokratis. Sementara itu, partisipasi masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab akan semakin memperkuat demokrasi kita," ujarnya pada Sabtu (23/11/2024).

Kalimat ini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya sikap netral, tetapi juga menjadi pengingat akan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menjaga ketertiban selama pesta demokrasi berlangsung.

Baca Juga: Pohon Kelapa Tumbang Saat Syuting Uang Kaget, Kejadian Nyaris Berujung Petaka

Selain memastikan netralitas ASN, perhatian utama juga diberikan pada pelaksanaan Pilkada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Hermansyah menjelaskan bahwa pihaknya telah mendata ribuan warga binaan yang memenuhi syarat sebagai calon pemilih.

Upaya ini mencerminkan komitmen Kemenkumham Sulteng untuk memastikan semua warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman, tetap memiliki hak demokratis mereka.

Baca Juga: Pohon Kelapa Tumbang Saat Syuting Uang Kaget, Kejadian Nyaris Berujung Petaka

Namun, proses ini tidak sederhana. Persiapan administratif hingga pengamanan di Lapas dan Rutan memerlukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak.

“Kita terus berkoordinasi bersama seluruh pihak terkait, kita mau pesta demokrasi di Lapas/Rutan kita berjalan dengan lancar. Ini jadi atensi khusus bagi seluruh petugas pemasyarakatan kita ya,” tandas Hermansyah. Pernyataannya menyoroti urgensi agar hak pilih warga binaan tidak hanya diakui, tetapi juga dihormati dalam proses yang aman dan teratur.

Baca Juga: Perdana Menteri Israel di Bawah Tuntutan, ICC Mengeluarkan Surat Perintah untuk Netanyahu atas Kejahatan Perang

Dengan puncak Pilkada dijadwalkan pada 27 November 2024, waktu persiapan semakin sempit. Namun, Hermansyah optimis bahwa semua pihak akan menjalankan perannya dengan baik. Fokus utama tetap pada dua hal: netralitas ASN dan keamanan proses pemilu, baik di luar maupun di dalam lapas.

Di balik seruan ini, ada harapan besar bahwa Pilkada di Sulawesi Tengah dapat menjadi contoh bagaimana demokrasi dapat berjalan dengan damai, terlepas dari tantangan yang ada. Dan itu, seperti yang dikatakan Hermansyah, dimulai dari komitmen individu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.