Pansus menduga, tangan-tangan pejabat ikut bermain dalam pengalihan kuota yang mestinya menjadi hak jemaah reguler, namun justru digeser ke haji khusus yang ongkosnya tentu lebih mahal.
KPK Selidiki skandal ini, yang menjadi perhatian publik luas. Transparansi dan integritas dalam mengelola ibadah haji, sebuah agenda keagamaan raksasa yang menyentuh jutaan warga negara setiap tahun, kini kembali dipertaruhkan. Sebuah ujian bagi pengawasan dan penegakan hukum di negeri ini.
Artikel Terkait
Iran Tuding Sarang Militer di Balik Rumah Sakit, Israel Balas Tuduh Peta Palsu AI
Tunjangan Guru Langsung Meluncur ke Rekening Pribadi, Potong Sengkarut Birokrasi Daerah
Ciputra Pesta Cuan Pemegang Saham: Laba 2024 Melonjak, Marketing Sales Tembus Rp11 Triliun
Akta Cerai Gaib Hebohkan Sulteng, Kemenkum Pasang Badan Bela Hak Perempuan
Bnei Brak Kota Diyakini Dilindungi Tuhan Runtuh Kena Rudal Iran, Guncang Iman Warga