Sulawesitoday - Apakah masyarakat Sulawesi Tengah, khusunya Parigi Moutong, perlu risau soal ketersediaan beras? Jawabannya, tak perlu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baru-baru ini menunjukan taringnya, memastikan pasokan beras tetap aman hingga musim panen mendatang. Terutama untuk stok beras SPHP yang menjadi andalan.
TPID, seolah pasukan khusus anti-inflasi, intensif bergerak menekan laju inflasi pangan. Mereka tak hanya beretorika di balik meja, tapi langsung turun lapangan. Jumat pagi (18/7/2025) lalu, rombongan TPID membelah jalan menuju Kabupaten Parigi Moutong, daerah yang kerap disebut lumbung pangan strategis Sulawesi Tengah. Misi mereka jelas: mengintip langsung ketersediaan dan harga beras.
Dipimpin oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng, Dr. Rudi Dewanto, TPID tak sendirian. Ada perwakilan Bank Indonesia, Bulog Kanwil Sulteng, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta unsur TPID lain ikut menyertai. Kunjungan pertama mengarah ke jantung pasokan, yakni Gudang Bulog Olaya. Dua pasar tradisional, Pasar Sentral Parigi dan Pasar Tolai, tak luput dari bidikan mereka.
Gudang Bulog Penuh, SPHP Melimpah: Jaminan Ketersediaan Beras Lokal
Apa hasil pantauan dari dapur pasok beras di Parigi Moutong? Terang benderang. Stok beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di Gudang Bulog Olaya Parigi Moutong terpantau sangat aman, angkanya bikin lega: lebih dari 10.600 ton. Jumlah ini, sebut TPID, cukup untuk mengawal kebutuhan perut masyarakat setempat hingga tiba musim panen raya nanti.
“Masyarakat tak perlu khawatir. Stok beras SPHP ini cukup, dan pemerintah akan terus hadir dengan intervensi harga melalui Gerakan Pangan Murah. Ini penting, agar tak ada panic buying apalagi aksi penimbunan yang bisa merusak harga pasar,” tegas Dr. Rudi Dewanto, memastikan tak ada ganjalan dalam pasokan.
Di lapangan, harga beras umum masih bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Namun, beras SPHP yang akan digelontorkan pemerintah melalui operasi pasar, dipatok jauh lebih rendah, sekitar Rp12.500 per kilogram. Bulog, bahu-membahu dengan TPID dan dinas terkait, siap menggelar operasi pasar secara bertahap dan merata, menjangkau setiap sudut yang membutuhkan.
Inflasi Terkendali, Parigi Moutong Jadi Contoh Baik
Lantas, bagaimana performa pengendalian inflasi di Parigi Moutong? Gemilang. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan Kabupaten Parigi Moutong mencatat inflasi year-on-year (yoy) per Juni 2025 di angka 3,12 persen. Angka ini lebih adem ketimbang rata-rata nasional. Sebuah bukti nyata intervensi daerah berhasil meredam gejolak harga pangan strategis, terutama beras dan cabai, yang sebelumnya acap kali jadi biang kerok inflasi.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Syamsu Nadjamudin, mengamini upaya ini. Menurutnya, kegiatan tersebut adalah bagian dari simfoni koordinasi lintas sektor dalam menjaga daya beli warga dan stabilitas harga. “Kami bergerak bersama TPID provinsi, Bulog, Dinas Perindag, Dinas Ketahanan Pangan, dan Satgas Pangan Polri. Intervensi ini bagian penting dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong,” terangnya.
Distribusi beras SPHP nantinya akan melibatkan para pedagang lokal yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Tak hanya itu, Satgas Pangan Polres Parigi Moutong juga akan mengawasi ketat, memastikan tidak ada "permainan" harga di lapangan.
Dengan pasokan yang melimpah dan intervensi harga yang akan segera digelar, TPID optimis harga pangan, khususnya beras, bisa kembali stabil dalam waktu dekat. Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar akan terus jadi senjata utama, diselenggarakan di titik-titik strategis, termasuk wilayah yang rawan gejolak harga.
Pemerintah juga berpesan, masyarakat tetap tenang, tidak perlu menimbun, dan membeli secukupnya. Ke depan, fokus akan diarahkan pada penguatan ketahanan pangan lokal, stabilisasi distribusi, dan perlindungan konsumen di akar rumput.
Kehadiran TPID Provinsi di Parigi Moutong lebih dari sekadar inspeksi. Ini adalah janji nyata: pangan harus tersedia, harga harus terkendali, dan inflasi harus tetap rendah. Sebuah ikhtiar strategis demi ketahanan ekonomi masyarakat di tengah dinamika nasional.
Artikel Terkait
Operator Alat Berat Tewas di Tambang Palu, Kecelakaan Kerja Kembali Soroti K3 Tambang Emas Sulawesi Tengah
Hakim PN Tolitoli Tolak Praperadilan, Benni Chandra Resmi Tersangka Kasus Korupsi Pasar Rakyat Dakopamean
Vonis Pidana Tom Lembong, Hakim Ungkap Ketidakcermatan Mantan Mendag di Balik Impor Gula Nasional
Tersangka Utama Pembobol Rumah Kosong di Sigi Dicokok, Jejak Pelarian RA Berakhir
Pesta Pernikahan Anak Gubernur Jabar Berujung Duka, Tiga Orang Tewas Termasuk Polisi