Dapat Amnesti dari Prabowo, Ongen Penghina Jokowi Ucap Terimakasih

Sulawesitoday - Presiden Prabowo Subianto resmi beri amnesti. Langkah ini diberikan kepada 1.178 narapidana, dalam rangka rekonsiliasi nasional. Salah satu penerima yang paling disorot adalah Yulianus Paonganan, atau lebih dikenal Ongen. Ia dulu sosok kontroversial. Sebabnya, unggahan bernada pedas menghina Presiden Joko Widodo.

Nama Ongen sempat jadi pembicaraan hangat. Ia dikenal sebagai penggagas istilah 'kecebong'. Sebuah sindiran untuk pendukung Jokowi kala itu. Ongen juga pernah mempertanyakan keaslian ijazah mantan presiden itu. Kasusnya berujung jerat hukum. Ia ditangkap. Terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menjalani hukuman bertahun-tahun di Lapas Salemba.

Amnesti ini diberikan lewat Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2025. Ditandatangani Prabowo pada 1 Agustus lalu. Tak main-main, langkah ini ibarat babak baru. Menutup lembaran perseteruan politik yang panas. Menjelang Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

Mendapat kabar baik itu, Ongen tak bisa menyembunyikan rasa harunya. "Kami sekeluarga mengucapkan terimakasih yang tulus dan mendalam," ujarnya dalam pernyataan tertulis. Ucapan itu khusus ditujukan kepada Presiden Prabowo. Dia juga beri pesan damai. Untuk Pak Jokowi, Ongen mengucapkan selamat menjalani hidup sebagai warga biasa pasca lengser. Sebuah akhir yang manis dari kisah perseteruan yang panjang.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, ikut menanggapi. Ia menyebut langkah Prabowo ini simbolis. Pemersatu bangsa. "Amnesti ini sinyal kuat," katanya. "Rekonsiliasi politik kini jadi prioritas utama." Bukan hanya Ongen, amnesti serupa juga diberikan kepada sejumlah tokoh. Termasuk politisi PDIP Hasto Kristiyanto.

Siapa sangka, Ongen bukan sekadar aktivis media sosial. Ia sebenarnya seorang doktor. Lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia juga dikenal sebagai pengembang drone pertanian. Sebuah ironi. Seseorang dengan keahlian teknis tinggi justru terjerat kasus politik.

Baca Juga: Jaminan Bank-bank Nasional dan Daerah: Dana Nasabah Aman dari Kebijakan Rekening Dormant