Sekda Bekasi Bantah Isu Jual Beli Jabatan dan Dana Endapan: "Ngawur Itu!"

Sulawesitoday — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Junaedi, menepis keras tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerahnya. Ia menyebut pernyataan itu tidak berdasar dan menyesatkan.

“Ngawur itu. Tidak ada yang namanya jual beli jabatan di sini. Semua proses sudah sesuai aturan. Buktinya mana?,” tegas Junaedi, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, seluruh rotasi dan promosi jabatan dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, bukan titipan. Ia bahkan mengaku kaget ketika nama Bekasi ikut disebut dalam forum nasional.

“Ini bukan soal gengsi daerah. Tapi soal kebenaran. Jangan main tuduh tanpa bukti. Kita kerja profesional,” tambahnya dengan nada tinggi.

Bantah Isu Dana Endapan, Tegaskan Tak Ada Uang Mengendap di Kas Pemkot

Isu lain yang ikut mencuat adalah dugaan adanya dana endapan hingga Rp1 triliun yang disebut-sebut disimpan dalam bentuk deposito. Junaedi menolak mentah-mentah kabar tersebut.

“Dana APBD tak mungkin disimpan sembarangan. Semua transaksi lewat sistem. Tidak ada deposito. Itu bohong besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap rupiah dana publik diawasi melalui mekanisme elektronik. Menurutnya, rumor semacam itu hanya memperkeruh kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah.

“Kita jaga transparansi. Jangan sampai publik termakan isu liar. Sekali lagi, tak ada uang mengendap, apalagi sampai triliunan,” katanya.

Konteks Pernyataan Menkeu Purbaya

Pernyataan Junaedi merespons kritik yang dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (20/10/2025). Dalam forum itu, Purbaya menyinggung masih maraknya praktik penyimpangan di sejumlah daerah.

Ia menyebut beberapa contoh, mulai dari suap audit BPK di Sorong, proyek fiktif di Sumatera Selatan, hingga jual beli jabatan di Bekasi.

Pemkot Bekasi Tegaskan Komitmen Tata Kelola Bersih

Menanggapi hal itu, Junaedi menegaskan Pemkot Bekasi terus memperkuat sistem akuntabilitas publik. Ia menilai kritik pusat justru menjadi pengingat agar daerah tetap waspada terhadap penyimpangan.